Angka Backlog Perumahan Masih Tinggi, Ini Usulan Pengembang Zafland ke Pemerintah
Data BPS tahun 2023 menunjukkan backlog rumah mencapai 12,71 juta, yang mana 2,9 juta diantaranya tersebar di wilayah Jabodetabek.
Penulis:
Choirul Arifin
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Angka backlog perumahan yang tinggi masih menjadi tantangan Pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan backlog rumah mencapai 12,71 juta, yang mana 2,9 juta diantaranya tersebar di wilayah Jabodetabek.
Beberapa hal yang membuat backlog tinggi adalah harga hunian yang terus menaik dari tahun ke tahun. Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia menunjukkan harga properti residensial di pasar primer triwulan IV 2024 tumbuh terbatas, yang tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang naik 1,39 persen secara year on year (tahunan).
Baca juga: Indonesia Masih Hadapi Tantangan Backlog Perumahan di Angka Jutaan
Dari sisi penjualan, hasil survei mengindikasikan penjualan properti residensial di pasar primer pada triwulan IV 2024 menurun, terutama rumah tipe kecil dan menengah, di tengah peningkatan penjualan rumah tipe besar.
CEO Zafran Bumi Propertindo (Zafland) Zaenab Fitriyah Qooniitah mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi backlog hunian di Jabodetabek adalah dengan menyediakan rumah yang terjangkau di kota-kota penyangga Jakarta.
"Desain ruang yang efisien, modern, dan fungsional dapat menekan harga hunian sehingga harga yang ditawarkan lebih terjangkau," kata Zaenab dikutip Senin, 10 Maret 2025.
Dia menjelaskan, dengan harga hunian yang makin tinggi di sekitar Bodetabek yang menjadi daerah penyangga Jakarta, diperlukan berbagai strategi untuk membuat rumah yang lebih terjangkau untuk Masyarakat.
Zaenab mengatakan, strategi tersebut telah dijalankan Zafland di project hunian tapak Naputa Residence. Di project ini pihaknya berupaya memaksimalkan penataan ruang yang baik untuk menciptakan kenyamanan penghuni namun dengan konsep hunian yang affordable dan mengedepankan kualitas.
Pihaknya juga memilih lokasi strategis agar menarik minat masyarakat didukung dengan desain yang modern dan fungsional.
Zaenab menjelaskan, strategi ini mendapatkan apresiasi perbankan penyedia KPR dengan membawa Naputa Residence menembus babak final di gelaran BTN Housing Preneur untuk kategori Landed Residential - Established Business - Affordable House.
Menurut dia, Naputa Residence menjadi satu-satunya hunian tapak di Jabodetabek yang masuk babak final dan membuktikan komitmen dalam menyediakan hunian yang terjangkau namun tetap berkualitas bagi masyarakat.
“Masuknya Naputa Residence ke babak final BTN Housing Preneur merupakan simbol dedikasi dan komitmen kami dalam menghadirkan solusi hunian yang nyaman, strategis, dan tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Ini juga menjadi bukti bahwa masih ada hunian yang terjangkau dan berkualitas di Jabodetabek,” kata Zaenab.
Dia memaparkan, sejumlah rahasia keberhasilannya menembus babak final BTN Housing Preneur, di antaranya adalah harga terjangkau, konsep hunian berkualitas, desain ruang yang efisien karena setiap unit dirancang untuk memaksimalkan fungsi dan kenyamanan penghuni.
Ketiga adalah lingkungan yang nyaman dan aman karena memiliki fasilitas pendukung untuk menciptakan ekosistem perumahan yang harmonis. Terakhir, aksesibilitas yang baik karena berada di lokasi strategis yang memudahkan mobilitas penghuni menuju pusat kota dan fasilitas umum lainnya.
BTN Housing Preneur merupakan ajang kompetisi ide, keterampilan, dan bisnis di bidang perumahan yang diadakan oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Tahun ini ajang tersebut mengusung tema keberlanjutan, teknologi terkait perumahan maupun inovasi dan teknologi baru untuk industri-industri pendukung perumahan (ekosistem perumahan) dengan basis kewirausahaan.
Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Ratusan Pelaku Industri Properti Hadiri Simposium Perumahan |
![]() |
---|
Mendagri Tito Karnavian Minta Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Dievaluasi |
![]() |
---|
Wali Kota Bekasi Tidak Terima Tunjangan Perumahan, Rumah Pribadi Dijadikan Rumah Jabatan |
![]() |
---|
Tunjangan Perumahan Rp54 Juta, Ketua DPRD Kabupaten Bandung: Dipotong Pajak |
![]() |
---|
Sosok Erni Ariyanto Sitorus, Ketua DPRD Sumut Tolak Tanggapi Tunjangan Rumah Rp 40 Juta |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.