Rabu, 3 Juni 2026

Ramadan 2026

Jelang Sidang Isbat, Peneliti BRIN Prediksi Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan awal Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi berpotensi berbeda di Indonesia.

Tayang: | Diperbarui:
Editor: Wahyu Aji
WartaKotalive.com/henry lopulalan
RAMADAN 1447 H - Suasana buka puasa bersama di lantai dua Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/6/2016). Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan awal Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi berpotensi berbeda di Indonesia. 

Hisab hakiki wujudul hilal adalah metode penetapan awal bulan Hijriah yang digunakan Muhammadiyah berdasarkan perhitungan astronomis (hisab hakiki) untuk memastikan bulan sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam (wujudul hilal).

Sementara pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) berpotensi memulai pada Kamis (19/2/2026), sembari menunggu Sidang Isbat pada hari ini, Selasa (17/2/2026). 

Adapun, Sidang Isbat yang digelar oleh Pemerintah ini menjadi momen penting dalam penentuan 1 Ramadan 1447 H, karena hasilnya akan menentukan kapan umat Islam di Indonesia mulai menjalankan ibadah puasa.

Meski berbeda, Nasaruddin mengatakan tak ada permasalahan karena Indonesia sudah sangat berpengalaman hidup rukun dalam sebuah perbedaan.

Sehingga, dia berharap perbedaan awal puasa Ramadan 2026 ini tidak akan menimbulkan konflik.

"Bukan kali ini, tapi beberapa tahun yang lalu juga Muhammadiyah puasa duluan, lebaran duluan, dan non Muhammadiyah menyusul satu hari berikutnya. Tapi tetap rukun, enggak ada masalah," katanya, Selasa, dikutip dari YouTube tvOne.

PENGUATAN PESANTREN - Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran pondok pesantren sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru madrasah saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Futuhiyah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jumat (6/2/2026).
RAMADAN - Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran pondok pesantren sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru madrasah saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Futuhiyah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jumat (6/2/2026). (HO/IST)

"Karena ini sebetulnya masalah furu'iyah bisa disebut seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti masalah furu'iyah bukan masalah ushuliyyah yang menyebabkan kita berkonflik satu sama lain," sambungnya.

Menurut Nasaruddin, tidak ada untungnya jika masyarakat berkonflik hanya karena perbedaan awal puasa Ramadan 2026 ini.

"Mari kita terima kenyataan bahwa memang kondisi objektif Indonesia terakhir ini tidak lagi seperti dulu-dulu kala, NU-Muhammadiyah kompak, apa kata pemerintah itu yang diikuti. Tapi, sekarang ada pembaharuan pandangan ya." 

"Muhammadiyah konsisten untuk mempertahankan metodologi hisabnya sebagai informasi dan rukyahnya sebagai konfirmasi. Sedangkan yang lainnya masih tetap seperti dulu ya, rukyah penentu dan hisab itu adalah konfirmasi," jelas Nasaruddin.

Nasaruddin pun menjelaskan, sejak kepemimpinan Presiden RI pertama yakni Soekarno hingga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sebenarnya semua sepakat mengikuti ketentuan pemerintah terkait awal puasa Ramadan.

Namun, seiring berkembangnya zaman, ternyata sidang isbat sudah tidak lagi menjadi satu-satunya pedoman dalam menentukan awal puasa Ramadan.

"Karena ada saudara-saudara kita dari ormas Islam tertentu menetapkan duluan Ramadannya dan lebarannya, bahkan jauh-jauh hari sebelum sedang isbat itu," ucapnya,"

Meski Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah, Nasaruddin menekankan bahwa hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan.

"Saudara kita di Muhammadiyah itu tidak bisa disesalkan karena mereka berkeyakinan bahwa hilal itu, melihat hilal dalam arti rukyah itu hanya konfirmasi, sedangkan informasinya adalah hisab. Jadi yang menentukan adalah perhitungan hisabnya."

Sesuai Minatmu
Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved