Jumat, 22 Mei 2026

Penertiban Pengecer BBM Bukan Solusi! Apa Kami Harus Mencuri?

Kebijakan pemerintahang akan menertibkan penjual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium ditolak sejumlah penjual.

Tayang:

Aswin mengaku memperoleh premium dengan cara  kerja sama dengan sopir mobil angkot. "Sekali angkut sebanyak 35 liter dengan biaya sewa sebesar 30 ribu rupiah," ungkapnya.
Pendeta Billy Johanes STh,  pelayan di Jemaat GMIM Parigi, Bunaken, Manado mengatakan pemerintah dan Pertamina tidak bisa menyalahkan pedagang eceran.

''Pedagang eceran muncul karena adanya saling butuh di masyarakat. Artinya dengan langkahnya BBM maka terjadi antrean, sehingga munculah pedagang eceran yang memberikan kemudahan bagi warga yang merasa rugi antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, ''ujar Billy.

Bagi Billy, pedagang eceran hanya memanfaatkan situasi, dan kehadirannya terus menjamur karena memang dibutuhkan masyarakat. ''Ingat mereka (pedagang eceran), tidak akan tumbuh dan berkembang, kalau masyarakat tidak meresponsnya dengan membeli, ''ujarnya.

Dia mengatakan, masyarakat lebih memilih membeli bensin dengan harga Rp 6 ribu hingga Rp 7 ribu di pedagang eceran, daripada antre dua tiga jam dengan harga Rp 4 ribu lebih di SPBU.

Apalagi bagi masyarakat di kepulauan memang sangat membutuhkan pedagang eceran. ''Mau bagaimana itu Katinting, ojek, dan pengguna BBM di kepulauan, kalau tidak ada pedagang eceran yang melayani daerah kepulauan ini. Apa fasilitas pemerintah mampu menjangkau hingga daerah kepulauan ini? Buktinya hingga saat ini daerah kepulauan tidak ada pelayanan khusus BBM, ''ujar Ketua Granat Sulut ini.

Billy, mengatakan, solusi dari menjamurnya pedagang eceran adalah, penambahan stok, sehingga tidak terjadi lagi kelangkaan BBM yang menimbulkan antrean panjang di setiap SPBU.

Selain itu, dia mengimbau agar Pertamina tidak menjadikan polisi sebagai tukang jaga di Pertamina, karena tugas kepolisian bukan hanya itu.  ''Masih banyak tugas lain dari kepolisian, bukan hanya mengamankan SPBU yang menjadi rawan karena ulah Pertamina yang tidak mampu memenuhi stok BBM daerah ini, ''ujarnya.

Dia mengingatkan, dengan program Eko Wisata Pemkot Manado, maka seharusnya Pertamina membantu dengan memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam hal pengadaan BBM. ''Bagaimana pariwisata laut mau nyaman, kalau kapal Wisata, perahu motor, dan alat transportasi yang menggunakan BBM kesulitan mendapatkan premium ataupun solar, ''kata Billy.

Billy mencurigai kelangkaan BBM ini merupakan pengalihan isu nasional yang sedang ramai saat ini. ''Saya curiga khan sekarang sedang ramai dengan koar- koarnya Nazaruddin, jadi untuk meredam ini, maka isu kelangkaan BBM dijadikan alat pengalihan isu, ''ujarnya.

Sementara persoalan pasokan BBM, saat ini juga menjadi keluhan kalangan nelayan. Ben Awoy, Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulut mengaku banyak nelayan akhirnya tak melaut karena sulit mendapat BBM.

"BBM masih kurang, nelayan sulit sekali dapat," ujarnya  usai rapat koordinasi bertajuk "Kurangnya Bahan Baku Ikan dan Inventarisasi Rumpon' antara nelayan, pengusaha, Pangkalan

Angkatan Laut (Lantamal) dan DKP Sulut di Ruang Rapat Asisten II Pemprov Sulut.
Saat ini dengan adanya aturan ketat terkait pengambilan BBM agar tak disalahgunakan, imbasnya ke para nelayan yang sulit mendapatkan BBM bersubsidi.

"Banyak yang belum terdaftar atau memiliki kartu nelayan, itu menyulitkan kami," ujarnya.

Selain nelayan, beberapa pengusaha pabrikan ikan mengaku kekurangan pasokan ikan. Beberapa pengusaha mengatakan melalui koordinasi tersebut, kurangnya bahan baku ikan selain berubahnya migrasi ikan juga karena keluhan bagi nelayan yang kesulitan mencari BBM sehingga urung melaut.

Bagi kapal-kapal besar tak masalah karena menggunakan BBM industri, stok tak terbatas, sementara untuk nelayan kuota terbatas namun jumlah nelayan meningkat.

Sumber: Tribun Manado
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved