Jangan Ada Pungutan Liar dalam PSB
DPRD Samarinda mengharapkan agar dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) di Samarinda jangan ada pungutan yang memberatkan siswa.
Editor:
Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - DPRD Samarinda mengharapkan agar dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) di Samarinda jangan ada pungutan yang memberatkan siswa.
Nursobah, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Rabu (30/5/2012) mengatakan, PSB merupakan agenda rutin setiap tahunnya. Dan seperti biasa, ada saja keluhan para orangtua terkait besarnya biaya yang harus dikeluarkan yang memberatkan orangtua. Oleh karena itu, sekolah jangan mengada-ada biaya-biaya yang sebenarnya tidak mutlak diperlukan siswa dalam hari pertama pendidikannya.
"PSB tidak perlu melakukan pungutan apapun yang memberatkan siswa. Itu memberikan peluang yang rawan bagi siswa tidak mampu sekolah hanya karena uang masuk, uang gedung, uang partisipasi atau uang apa saja yang tidak signifikan dan mengada-ada kecuali biaya seragam dan administrasi," kata Nursobah.
Menurutnya, pungutan selain menjadi penghalang bagi siswa menikmati pendidikan juga akan membuat siswa tidak mampu merasa kerdil dan termarginalkan. Apalagi, pungutan itu diatur dalam sebuah aturan misalnya mengklasifikasikan jumlah pungutan berdasarkan kemampuan orangtua.
"Jika sebutannya infaq sukarela, maka dipersilahkan. Namun, harus dengan catatan tidak diwajibkan," katanya.
Khusus untuk PSB SD, harus dipastikan bahwa sekolah tidak mengadakan test baca tulis dan hitung (calistung). Untuk SMP, SMA dan SMK, diharapkan pelaksanaan ujian secara online lebih dioptimalkan karena lebih efektif dan transparan.
"DPRD mendukung diknas meningkatkan jumlah sekolah yang melakukan sistem PSB online," paparnya.
Langkah disdik yang meniadakan sejumlah biaya yang memberatkan siswa dalam proses PSB harus disambut baik semua pihak tanpa terkecuali. Hal itu juga tentunya dapat menghilangkan potensi terjdinya "kursi tanpa pemilik".
"Pastikan bahwa pendidikan di Samarinda murah dan berkualitas. Dan seluruh calon siswa tidak perlu khawatir karena seluruh tenaga pendidik sudah didistribusi secara merata di seluruh wilayah Samarinda. 77 persen tenaga pendidik di Samarinda telah layak dan sesuai kompetensi. DPRD sangat yakin, tahun 2012-2013 Samarinda bisa lebih baik dan meningkat kualitas pendidikannya. Semua itu harus dengan keseriusan diknas meningkatkan input dan memaksimalkan proses dalam pendidikan," pungkasnya.
Baca juga:
