PLN Bantah Putus Listrik ke Lapas Tanjung Gusta

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN -- Dyananto, General Manager PLN Sumut beserta stafnya mendatangi redaksi Tribun Medan, Jl Wahid Hasyim Medan, Selasa (16/7/2013). Mantan GM PLN Lampung ini mengklarifikasi pernyataannya dalam dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, yang dikutip Tribun dari Antara, soal pemutusan listrik ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta (Tribun, 16/7) .
 
"Saya tidak mengatakan listrik LP Tanjung Gusta diputuskan oleh PLN karena nunggak," ujar Dyananto, yang baru tiga bulan menjabat GM PLN Sumut.

"Lapas itu pengecualian seperti rumah sakit-rumah sakit pemerintahan yang bukan orientasi profit. Kalau yang lain ya memang diputuskan. Kualanamu saja saya putuskan karena nunggak," katanya.

Sebelumnya, Tribun mengutip pernyataan Dyananto dari  Antara yang menyebut PT PLN Sumut sudah memutus aliran listrik lapas jauh sebelum kerusuhan meletus Kamis (11/7/2013) malam. Katanya lapas sudah menunggak pembayaran sekitar satu tahun.
"Itu (menunggak) masalahnya. Kami menyadari PLN sedang dapat sorotan soal pemadaman," kata Dyananto, (Tribun,16/7).
Dyananto mengakui total tunggakan Lapas Tanjung Gusta mencapai Rp 1,14 miliar.

Namun Kepala Kantor Wilayah Sumut Kementerian Hukum dan HAM Budi Sulaksana mengakui tunggakan listrik Lapas Tanjung Gusta hanya Rp 700 juta. Bukan Rp 1,14 miliar seperti yang diklaim PLN Sumut.
Menurutnya, Kemkumham akan berupaya membayar tunggakan tersebut.

 "Tapi, tunggakan pembayaran tidak bisa dijadikan alasan pemadaman," katanya Budi saat dijumpai di Posko Layanan Masyarakat Lapas Tanjung Gusta, Selasa.

Budi mengatakan, daerah LP Tanjung Gusta dan sekitarnya adalah daerah yang tidak boleh dipadamkan listriknya. "Dengan adanya kerusuhan di sini, mata kita jadi terbuka dan melihat beginilah jadinya kalau listrik di lapas dipadamkan," ujarnya.

Sebelum kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta yang dipicu listrk padam, PLN memang tengah menjadi sorotan karena seringnya pemadaman listrik di Kota Medan.

Hal itu ditanggapi santai oleh Dyananto. "Energi listrik di Medan memang defisit sementara pertumbuhan akan kebutuhan listrik mencapai 9 persen itupun yang tertahan. "Kalau tidak mungkin sampai 15 persen. Masih ada kebutuhan sekitar 350 MW yang tidak terlayani," ujarnya.

Menyoal defisit setrum listrik, yang berujung biarpet, Dyananto mengatakan seluruh persoalan tidak bisa dibebankan pada PLN saja. "Masyarakat maju sudah tidak saatnya saling menyalahkan," ujarnya. Dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa, konfigurasi, besaran, dan jaringan listrik di Medan masih sangat tertinggal.

"Sumatra dan Jawa sangat berbeda. Sudah izin pembangunan susah, pembangkitnya lebih tua, dan jumlahnya lebih sedikit. Hasilnya juga pasti berbeda," ujarnya.

Untuk memecahkan soal defisit energi listrik ini, Dyananto sempat berseloroh soal Inalum. "Seperti Sutan Bhatoegana bilang, ya rebut Inalum," tuturnya. Selain itu juga PLN tengah menyiapkan penyewaan pembangkit.

Namun yang paling penting dikatakan Dyananto soal edukasi energi listrik terhadap masyarakat. "Kalau dulu sewaktu di  Makassar kita menggelar edukasi hemat energi pada anak-anak SD dan SMP dan itu efektif," ujarnya. Sementara di Medan, Dyananto masih memastikan sasaran edukasi dan caranya agar sampai dengan baik pada masyarakat.(cr2/ton)