Tuduhan-tuduhan Pelanggaran dalam Pilkada Karangasem Bali

"Indikasi keberpihakan pejabat Pemerintah Kabupaten Karangasem, sudah dilaporkan kepada Panwas Karangasem beberapa pejabat yang datang ke acara open house pasangan calon nomor 2 pada tanggal 19 Desember 2015," paparnya.

Kuasa hukum pemohon juga menyebutkan adanya dugaan money politics menjelang pilkada dilakukan.

Praktik tersebut yakni memberikan layanan bulldozer ke sejumlah desa.

Adanya pengundian kupon, yang berhadiah mobil dan motor, serta pemberian bahan bangunan senilai Rp 65 juta.

"Jasa bulldozer perjamnya Rp 600 ribu, kalau dilakukan berhari-hari sudah berapa nilainya," kata Eko.

Sejumlah pelanggaran yang dilakukan tersebut menurut kuasa hukum dilakukan di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem.

Sehingga pelanggaran yang dilakukan tergolong masif.

"Sifatnya masif dan meliputi di delapan Kecamatan Karangasem, sehingga masuk sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Konstitusi," paparnya.

Sementara itu pihak termohon melalui kuasa hukumnya, tidak memberikan tanggapan lantaran sidang hanya beragendakan pembacaan gugatan.

Termohon yakni KPU dan Panwaslu hanya meminta salinan revisi redaksional (Renvoi) gugatan dari pihak pemohon.

Sementara itu pihak terkait yakni pasangan calon nomor urut dua IGA Mas Sumantri-I Wayan Artadipa yang diusung partai Nasdem, melalui kuasa hukumnya Taufik Basari memprotes perubahan dalil gugatan.

"Ternyata ada dalil-dalil baru yang sama sekali tidak ada pada permohonan awal yang kami terima, apakah itu diperbolehkan? Kalau menambah substasnsi kami keberatan," paparnya.

Hakim Anwar Usman mengatakan keberatan tersebut sebaiknya disampaikan pada saat sidang lanjutan yang akan dilakukan 13 Januari mendatang.

"Sebaiknya itu sampaikan saat sidang pembacaan tanggapan dan pembuktian," ujar Anwar Usman.