Pemilu 2019

Pemuda NU Kota Bandung Tolak Mobilisasi Massa 22 Mei

Sejumlah organisasi keagamaan gencar menyatakan penolakan terhadap mobilisasi massa pada 22 Mei yang menilai Pemilu 2019 disertai kecurangan.

Pemuda NU Kota Bandung Tolak Mobilisasi Massa 22 Mei
TRIBUNNEWS.COM/IST
Merebaknya isu people power, direspon oleh para ulama, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren hingga tokoh seni dan budayawan di Kabupaten Ciamis yang menolak People Power, Selasa (14/5/2019). TRIBUNNEWS.COM/IST 

Mobilisasi massa pada 22 Mei nanti, disikapi dengan pertemuan ulama, habib dan pimpinan pondok pesantren se-Jabar pada Rabu (15/5/2019) di Jalan Peta, Bandung.

Banyak ulama yang hadir, terlihat di daftar hadir yang menandatangani daftar hadir. Pertemuan itu menghasilkan hal penting terkait Indonesia pascapemilu.

Baca: UPDATE Kasus Mutilasi Kasir Indomaret: Pelaku Sempat Terlihat Menyamar Jadi Kuli Bangunan

Salah satunya, meminta umat untuk menghindari segala bentuk provokasi, fitnah dan kekerasan selama dan sesudah bulan puasa.

Tidak terpancing untuk melakukan aksi inkonstitusional baik langsung dan tidak langsung karena tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarah kepada tindakan bughot.

Ketua MUI Jabar, KH Rachmat Syafei menjelaskan, pertemuan tersebut digelar untuk mengingatkan masyarakat Jabar menyikapi situasi yang berkembang pascapilpres dan pileg, yang menurut dia, banyak pernyataan tidak sesuai dengan bukti maupun ajakan untuk people power.

"Itu (ajakan people power) jangan diikuti dan itu hanya menggiring masyarakat untuk terbawa arus. Karena people power dalam sistem kenegaraan, itu mengganggu pemerintahan yang sah, bisa mengarah pada bughat, dalam fikih artinya memberontak," ujar Rahmat Syafei.

Baca: Cerita Megan Lovelady yang Sempat Diusir Sang Ibu Ketika Tahu Berbeda Keyakinan (Bagian III)

Kata dia, people power bisa mengarah ke tindakan inkonstitusional. Pertemuan itu juga untuk memberi arahan pada tokoh agama di setiap kota kabupaten di Jabar yang tergabung di MUI, agar mereka mengajak umat supaya tidak ikut-ikutan memprovokasi dan ikut dalam gerakan people power.

"Dalam istilah kenegaraan, itu (people power) disebut makar, ada niat untuk mengganggu keabsahan pemerintahan sendiri," ujarnya.

Menurutnya, bisa saja MUI mengelurkan fatwa haram terhadap gerakan people power karena termasuk inkonstitusional dan termasuk bugot.

"Artinya people power bisa dikenai fatwa haram karena dalam fiqih masuk kategori bughat yang artinya menggulingkan pemerintahan yang sah. Bugot itu dilarang, haram dan harus diperangi," ujarnya.‎(men)

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved