PPDB di Bandung, dari Dosen Unpad Memalsukan KK Hingga Sorotan Terhadap Putri Ridwan Kamil

Masyarakat Pemerhati Pendidikan (MPP) melaporkan temuan pendaftar KK bodong dilakukan oleh oknum dosen Unpad.

PPDB di Bandung, dari Dosen Unpad Memalsukan KK Hingga Sorotan Terhadap Putri Ridwan Kamil
Tribun Jabar/ Hilda Rubiah
Suasana pengumuman hasil PPDB SMAN di Kota Bandung, Sabtu (29/6/2019). Masyarakat Pemerhati Pendidikan (MPP) melaporkan temuan pendaftar KK bodong di PPDB SMA 2019 di Kota Bandung. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Masyarakat Pemerhati Pendidikan (MPP) melaporkan temuan pendaftar KK bodong dilakukan oleh oknum dosen Unpad.

Temuan tersebut didapat bersamaan dengan KK bermasalah yang ada di SMAN 3 Bandung dan SMAN 5 Bandung.

Dari data dokumen yang diterima Tribun Jabar, Jumat (5/7/2019), satu di antara kasus pendaftar KK bodong ternyata dilakukan oknum Dosen Unpad berinisial M.

Diketahui pendaftar atas nama inisial tersebut mendaftarkan putrinya mendaftar ke SMAN 5 Bandung dengan menggunakan KK diduga aspal.

Saat Tribun Jabar mengkonfirmasi temuan tersebut hal itu juga dibernarkan pihak SMAN 5 Bandung, bahwa satu di antara pendaftar menggunakan KK bodong adalah oknum dosen Unpad.

KK yang digunakan bermaksud beralamat Jalan Lombok No 6 Belakang Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung kota Bandung.

Adapun berdasarkan penelusuran baik dilakukan MPP maupum Tim Investigasi Dinas Pendidikan Jawa Barat, Disdukcapil serta Satpol PP, kepada warga setempat bahwa tidak mengetahui keberadaan warga tersebut.

Bahkan ketika ditunjukkan KTP dan KK maka baik ketua RT maupun tokoh masyarakat lainnya menduga bahwa surat-surat yang digunakan pendaftar M palsu, tidak ada catatan dari pihak RT terkait.

Masyarakat Pemerhati Pendidikan (MPP) melaporkan temuan pendaftar KK bodong di PPDB SMA 2019 di Kota Bandung.
Masyarakat Pemerhati Pendidikan (MPP) melaporkan temuan pendaftar KK bodong di PPDB SMA 2019 di Kota Bandung. (Istimewa)

Demikian berdasarkan temuan tersebut, MPP, disampaikan oleh Ketua MPP Asep Sumaryana melalui surat keterangan tertulis, meminta agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maupun Disdukcapil melakukan tindakan lebih lanjut pada temuan tersebut.

Halaman
1234
Editor: Sugiyarto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved