Revisi UU KPK

Terkait Polemik UU KPK, DPM Unpatti Sebut Solusinya Judicial Review ke MK

Karena Judicial Review adalah jalan konstitusional dalam kepentingan menjawab adanya kegaduhan terhadap dugaan pelemahan KPK melalui revisi UU KPK.

Terkait Polemik UU KPK, DPM Unpatti Sebut Solusinya Judicial Review ke MK
Ist/Tribunnews.com
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) Pattimura menyelenggarakan kegiatan dialog publik bertemakan "Polemik Undang-undang KPK, Solusinya Apakah Judicial Review atau Perppu" pada Senin, 14 Oktober 2019. 

TRIBUNNEWS.COM, MALUKU - Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) Pattimura menyelenggarakan dialog publik bertemakan "Polemik Undang-undang KPK, Solusinya Apakah Judicial Review atau Perppu" pada Senin, 14 Oktober 2019.

Hadir sebagai pembicara Dr. J. D. Passalbessy (Ahli Hukum Pidana) dan Dr. J. J. Pieterz (Ahli Hukum Administrasi Negara).

Acara Dialog Publik dibuka oleh Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, Dr. Yusuf Madubun, M.Si.

Dialog ini digelar bersama-sama seluruh elemen mahasiswa baik dari BEM dan OKP Cipayung agar dapat mencari solusi terhadap kontroversi UU KPK yang ditengarai dapat melemahkan lembaga KPK.

Belakangan ini begitu marak gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa baik di Jakarta maupun di daerah-daerah untuk memprotes DPR dan Pemerintah terkait dengan Pengesahan Revisi UU KPK.

DPMU Pattimura memilih melakukan diskusi-diskusi guna mendapatkan solusi terhadap polemik tersebut.

Baca: Selain Perppu, Ini Alternatif Penyelesaian Polemik Revisi UU KPK Menurut Pengamat

Dr. Jemmy Pieterz menyampaikan bahwa kedua langkah baik Perppu maupun judicial review dapat dilakukan hanya saja masing-masing langkah tersebut memiliki konsekuensi dan tentunya ada prosedur hukum administratifnya.

"Andaikan pilihannya adalah dikeluarkan Perppu maka harus bisa dipastikan telah terpenuhi kondisi Hal Ihwal Kegentingan sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD 1945," ujar Dr. Jemmy dalam keterangannya.

Sedangkan Judicial Review merupakan langkah konstitusional yang bisa ditempuh.

Mahkamah Konstitusi dapat menguji Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45 sesuai dengan Pasal 24 c UUD 45. Jadi sebaiknya dilakukan uji materil terhadap Revisi UU KPK namun dengan catatan harus dicari titik uji berdasarkan UUD 45.

Halaman
123
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved