Kunjungi Papua, Kepala BKKBN Tegaskan Tak Batasi Jumlah Anak
Salah satu data yang dibutuhkan, yaitu jumlah keluarga dalam satu KK (Kartu Keluarga). Berapa jumlah anak, data orang Papua asli (OAP) dan pendatang.
Editor:
Rachmat Hidayat
lihat foto
Pasalnya, pihaknya menyadari selama ini tidak memiliki data asli berapa OAP dan pendatang. Meskipun, Gubernur Papua, Lukas Enembe sendiri, telah meminta para Bupati dan Wali Kota untuk melakukan pendataan OAP tersebut.
Baca: Kuasa Hukum Enam Aktivis Papua Pastikan Tidak Akan Cabut Praperadilan
"Tapi sampai hari ini kami tidak pernah mendapatkan informasi data tersebut. Karena itu dengan kader BKKBN, diharapkan bisa melakukan pendataan tersebut. Dengan memaping setiap distrik maupun kabupaten. Bisa didapatkan berapa jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dan lapangan kerja," katanya.
Dengan adanya data penduduk tersebut, lanjut Hery, bisa menjadi dasar mengambil kebijakan. Karena selama ini, kendalanya, masalah geografis dan instrumen. Banyak instrumen-instrumen yang mendukung sangat terbatas.
"Termasuk yang tinggal di gunung-gunung. Ada juga karena kearifan lokal. Ketika dilakukan pendataan, mereka merasa 'diincar', ketakutan. Ini realita yang kita hadapi," jelasnya.
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, BKKBN menggelar beberapa agenda sejak 16 November hingga 21 November 2019. Salah satunya, Diskusi Terarah bersama Forkopimda, instansi terkait, dan mitra guna mendengar masukan konsep pembangun KB yang tepat di Papua.
Lalu, bersamaDeputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga M. Yani, berkunjung ke Kampung KB Warbo.
Kemudian, Talkshow Membangun Keluarga Sehat dan Sejahtera, bersama, Gubernur Papua Barat, Ketua DPRD Papua Barat, Pangdam Kasuari, Ketua Dewan Adat Papua, dan Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat.
Serta agenda terakhir, kunjungan dan penyerahan bantuan sosial ke Kampung KB Kampung Udopi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
