Menkes Terawan Setujui PSBB Palembang dan Prabumulih, Waktu Pelaksanaan Ditentukan Pemerintah Daerah

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang dan Prabumulih, Sumatera Selatan.

Keputusan Terawan ini dalam rangka percepatan penanganan virus corona (Covid-19).

Sebab, wilayah Palembang dan Prabumulih terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan.

Penerapan PSBB disetujui setelah dilakukan kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah wilayah tersebut dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya.

Baca: Meskipun Tak Bisa Denda, Polisi Bisa Pidana Pelanggar PSBB Sesuai Pergub DKI

Baca: Usulan PSBB Lima Wilayah di Provinsi Riau Disetujui Menkes Terawan

Baca: Dedi Mulyadi Sebut PSBB Kurang Efektif dan Usulkan Konsep Karantina Komunal, Ini Konsepnya

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kota Palembang harus konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Ketentuan dimulainya PSBB di Palembang dan Prabumulih, mengikuti aturan pemerintah daerah.

Terawan meminta kepada masyarakat Palembang untuk mematuhi segala ketentuan saat diterapkannya PSBB.

Jaga jarak, tidak bepergian kecuali penting, menggunakan masker, dan mencuci tangan pakai sabun.

Menkes juga meminta agar masyarakat Prabumulih bisa mengikuti peraturan dari pemerintah daerah selama penerapan PSBB.

“PSBB Prabumulih bisa segera diterapkan, selanjutnya masyarakat diminta taati tata tertib yang diberlakukan pemerintah di daerah,” kata Terawan di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (13/5/2020), dikutip dari keterangan resmi Kementerian Kesehatan.

Baca: Anggota Komisi II DPR: Aparat Harus Tegas Kawal PSBB di Daerah Perbatasan

Baca: Pemprov DKI: 1.100 Perusahaan Langgar PSBB, 188 Diantaranya Ditutup Paksa

Baca: Tak Terapkan PSBB, Gubernur Bali Beberkan Strategi yang Bisa Menekan Laju Penyebaran Covid-19

PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Pemerintah Kota Prabumulih mengoordinasikan persiapan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial di wilayahnya.

“Semoga dengan diterapkannya PSBB, masyarakat bisa lebih patuh untuk diam di rumah, menjaga jarak, sehingga bisa mencegah penularan Covid-19,” imbuh Terawan.

Gubernur Sumsel Gelar Rapat

Dikutip dari Kompas.com, Pemerintah Kota Palembang dan Prabumulih mengajukan PSBB, untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Sumatera Selatan.

Kepala Bagian Humas Pemprov Sumsel, Andi Sunan mengatakan, Gubernur Sumsel Herman Deru akan memberikan arahan selama PSBB berlangsung.

"Gubernur besok (Rabu, red) akan mengadakan konperensi pers tentang disetujuinya PSBB kota Palembang dan kota Prabumulih kemungkinan dengan tempat duduk diatur standar keamanan Covid," kata Andi melalui pesan singkat, Selasa (12/5/2020).

Baca: Satpol PP Siapkan Sanksi Pelanggar PSBB: Pakai Rompi Oranye hingga Membersihkan Kuburan

Baca: Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 14.749, Pemerintah Bantah Ada Relaksasi PSBB

Baca: Gubernur Bali Yakin Daerahnya Mampu Jadi yang Pertama Bebas Covid-19, Ini Strateginya, Bukan PSBB

Kota Palembang dan Prabumulih telah lama ditetapkan sebagai zona merah penyebaran Covid-19 di Sumatera Selatan.

Diketahui, dua daerah tersebut terjadi transmisi lokal atau penularan satu wilayah.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Kontributor Palembang, Aji YK Putra)