Jatim Kekurangan Stok 120.000 Ekor Kambing Layak Kurban, Warga Disarankan Berkurban dengan Domba
Kurangnya stok kambing layak kurban ini, membuat Khofifah menyarankan masyarakat Jawa Timur untuk berkurban dengan domba.
Editor:
Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifki Edgar
TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan Jawa Timur mengalami kekurangan stok kambing layak kurban saat Hari Raya Idul Adha mencapai 120.000 ekor.
Sedangkan dari proyeksi pemotongan hewan kurban untuk kambing pada 2022 ini sekitar 296.349 ekor.
Kurangnya stok kambing layak kurban ini, membuat mantan Menteri Sosial itu menyarankan masyarakat Jawa Timur untuk berkurban dengan domba.
"Kambing kekurangan stok. Sesuai kualifikasi baik dari kesehatan, persyaratan ternak untuk hewan kurban, sesuai stok yang memenuhi kualifikasi, kami mengalami kekurangan sekitar 120.000 ekor kambing," ucap Gubernur Khofifah, Senin (30/5/2022).
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), domba yang siap potong dan layak kurban berjumlah 120.465 ekor dari 659.279 yang siap potong.
Begitu juga untuk sapi layak kurban berjumlah 108.136 ekor, dari 441.371 sapir siap potong di Jawa Timur.
"Sapi di Jatim masih surplus. Karena proyeksi kebutuhan saat kurban 87.965. Begitu juga dengan domba yang juga surplus"
"Artinya sapi kita aman, domba kita aman, dan kambing kita kekurangan. Oleh karena itu, mungkin masyarakat bisa menggunakan domba untuk berkurban," ajak Khofifah.
Baca juga: Kementan Lakukan Pengawasan dan Mitigasi Terhadap Hewan Kurban
Harga Hewan Kurban Diprediksi Naik 50 Persen
Sementara itu wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di beberapa daerah, diprediksi bakal mendongkrak harga hewan kurban untuk perayaan hari raya Idul Adha 2022.
Hal itu disampaikan Mufti Bangkit Sanjaya yang biasa menjual hewan kurban, saat dihubungi, Rabu (25/5/2022).
Mufti menyampaikan, wabah tersebut pastinya sangat berpengaruh kepada kenaikan harga hewan kurban tahun ini.
"Para penjual sapi kurban pada teriak akibat PMK. Tahun lalu timbang hidup sapi harga Rp 58 ribu per kg, sekarang akibat PMK Rp 70 ribu per kg. "Nanti harga jual sapi kurban bisa naik 50 persen," kata Mufti saat dihubungi, Rabu (25/5/2022).
Ia mencontohkan, pada tahun lalu harga sapi ukuran sekitar 400 kg bisa didapatkan masyarakat dengan harga Rp 20 juta, tetapi pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 30 juta.
"Dari modal sudah naik 30 persen, belum modal kerja dan margin keuntungan. Diperkirakan ya kisaran harga tersebut (Rp 30 juta sapi berat kisaran 400 kg sampai 450 kg)," tuturnya.
Menurutnya, saat ini beberapa sapi yang berasal dari daerah wabah PMK seperti Aceh, Sumatera, dan Jawa Timur pun tidak diperbolehkan masuk ke Jabodetabek.
Bahkan, sapi-sapi untuk kurban harus dikarantina selama 14 hari untuk memastikan apakah tergejala PMK atau tidak.
"Hal ini sangat berpengaruh kenaikan harga tentunya dan ini memukul para pedagang sapi. Karena Idul Adha merupakan event para pedagang sapi, kalau Idul Fitri event-nya pedagang daging sapi konsumsi," tutur Mufti yang juga menjabat sebagai Sekretaris APDI DKI Jakarta.
Pemerintah Diminta Batasi Mobilitas Hewan Ternak
Pemerintah diminta segera melakukan upaya preventif untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.
Anggota komisi IV DPR Slamet mengatakan, Kementerian Pertanian harus segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam membatasi mobilitas hewan ternak yang terindikasi terinveksi virus.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki perangkat yang cukup hingga sampai pada tingkat atau level peternak kecil, sehingga harus dilibatkan dalam pencegahan penyebaran virus PMK ini.
“Lakukan edukasi yang benar untuk para peternak kita, dan siapkan vaksin untuk jangka panjang,” kata Slamet, Rabu (25/5/2022).
Slamet menjelaskan, secara teori untuk mengatasi PMK harus di lakukan eradikasi atau pemusnahan, maka di sinilah negara harus hadir dan menunjukkan keberpihakan kepada peternak kecil.
"Pemerintah harus memberikan ganti rugi kepada para peternak kecil atau dicari skema-skema yang bisa meringankan beban rakyat kecil kita," ucapnya.
Ia pun menyayangkan kebijakan pemerintah mengubah asal impor dari berbasis negara menjadi berbasis zona, di mana diizinkan bagi zona yang dinyatakan aman tapi belum dinyatakan aman secara keseluruhan di satu negara tersebut.
“Malaysia, India, Cina, dan Brazil ini setahu saya negara yang belum bebas PMK. Sementara kran impor dari negara ini, India cukup besar. Ditambah lemahnya karantina dan pengawasan di lapangan, maka klop lah kalo hari ini ada wabah PMK,” tuturnya.
Baca juga: Harga Hewan Kurban Bakal Naik Hingga 50 Persen, Imbas Wabah Penyakit Mulut dan Kuku
Slamet pun melihat pemerintah terlalu santai dalam menghadapi wabah PMK, sehingga kini terus terjadi peningkatan.
“Kementan dalam hal ini badan karantina sangat lemah dan menurut saya perlu di telusuri, apakah karena ada tekanan-tekanan di lapangan saat pengawasan atau betul-betul lemah secara teknis,” katanya.
Diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan beberapa kabupaten di Provinsi Aceh dan Jawa Timur sebagai daerah terdampak wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak pada awal Mei 2022.
Data Kementerian Pertanian pada awal Mei 2022, menyebutkan jumlah kasus hewan ternak yang terinfeksi PMK di Jawa Timur sebanyak 3.205 ekor dengan kasus kematian mencapai 1,5 persen.
Sementara kasus positif PMK di Aceh sebanyak 2.226 ekor dengan kasus kematian 1 ekor.
Terdapat dua kabupaten yang dilanda wabah PMK di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur.
Sedangkan empat kabupaten di Jawa Timur yaitu Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto.
Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Stok Kambing Layak Kurban di Jatim Masih Kurang, Gubernur Khofifah Sarankan Diganti Domba