Komisi I DPR Usul Bentuk Timsus Usut Kasus Mutilasi Warga Sipil di Papua

Komisi I DPR RI bakal mengusulkan dibentuknya tim khusus (Timsus) untuk mengusut kasus mutilasi empat warga sipil Papua oleh oknum prajurit TNI.

istimewa
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon. Komisi I DPR RI bakal mengusulkan dibentuknya tim khusus (Timsus) untuk mengusut kasus mutilasi empat warga sipil Papua oleh oknum prajurit TNI. Effendi Simbolon menganggap insiden tersebut merupakan masalah yang sangat serius apalagi terjadi di daerah yang sensitif. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI bakal mengusulkan dibentuknya tim khusus (Timsus) untuk mengusut kasus mutilasi empat warga sipil Papua oleh oknum prajurit TNI.

"Iya perlu dilakukan investigasi," kata Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022).

Effendi Simbolon menganggap insiden mutilasi tersebut merupakan masalah yang sangat serius apalagi terjadi di daerah yang sensitif.

"Kita harus melihat ini sangat-sangat serius karena bukan hanya pembunuhan semata. Masalah mutilasi, yang sudah sangat mengerikan dan itu dilakukan di Papua diduga, sensitif kembali," ujarnya.

Terhadap 6 tersangka oknum prajurit TNI tersebut, Effendi Simbolon meminta untuk dimintai keterangan soal motif di balik mutilasi itu.

"Ini kesatuannya bagaimana? Ini kerjaan mereka apa?" tanya Effendi Simbolon.

Ia menyebut pihaknya juga berencana memanggil Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Kita akan undang Panglima. Kita minta penjelasan KSAD dan juga Menhan. Saya kira untuk memberi penjelasan," ungkapnya.

Baca juga: Fakta-fakta 6 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Mutilasi 4 Warga Nduga, 2 Berpangkat Perwira

Menurutnya, pertemuan dengan ketiga institusi tersebut rencananya akan digelar pada Minggu depan.

"Mungkin minggu depan ya, harus segera itu," paparnya.

Pada pertemuan nanti, Effendi menyebut pihaknya akan meminta penjelasan dari ketiga institusi itu terkait pembinaan aparat TNI di wilayah operasi.

"Bagaimana sih pembinaan aparat TNI apalagi khususnya di wilayah operasi," ujarnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved