Perempuan Kota Cimahi yang Disekap di Daerah Konflik Myawaddy Myanmar Belum Diketahui Kondisinya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNNEWS.COM, CIMAHI - Sampai saat ini nasib Noviana Indah Susanti (37), perempuan asal Kota Cimahi yang disekap di daerah konflik Myawaddy, Myanmar belum diketahui.

Perempuan  Kampung Baros Sukaraja, RT 06/10, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi itu dijanjikan bekerja sebagai customer service di Thailand namun dia malah dipekerjakan menjadi scammer di Myanmar.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jawa Barat belum mendapat kabar dari Noviana karena pemerintah kesulitan komunikasi akibat kontak-nya sudah tidak aktif lagi.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jawa Barat, Kombes Pol Mulia Nugraha mengatakan, KBRI Yangon proaktif mengontak nomor-nomor orang Indonesia yang ada di dalam surat pengaduan SBMI kepada Dit PWNI.

Baca juga: Dijanjikan Kerja Bergaji Rp 25 Juta Sebulan, Wanita Cimahi Justru Jadi Korban Penyekapan di Myanmar

"Namun, belum terhubung langsung kepada yang bersangkutan," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar, Jumat (5/5/2023).

Kendati demikian, pihaknya sudah rapat dengan KBRI Yangoon, Kemenlu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Tim Jabar Quick Response (JQR), DP3AKB Provinsi Jawa Barat, dan Ditreskrimum Polda Jabar untuk memulangkan para korban.

Pihak KBRI Yangon menyampaikan bahwa kasus tersebut berada di wilayah perbatasan militer, sehingga polisi Myanmar tidak dapat memasuki wilayah perbatasan.

"KBRI Yangon tidak diizinkan oleh Pemerintah Myanmar saat ini untuk berkunjung, karena situasi keamanan tidak dapat terjamin," kata Mulia.

Ia mengatakan, hampir semua WNI tersebut masuk secara ilegal melalui jalur darat Thailand sehingga mereka tidak tercatat di Imigrasi Myanmar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi, Yanuar Taufik mengatakan, hingga saat ini belum mendapat kabar terbaru soal nasib Noviana, sehingga pihaknya terus berkoordinasi dengan BP2MI dan pemerintah pusat.

"Sampai saat ini belum ada kabar, kami masih menunggu karena ditangani pemerintah pusat mengingat kasus ini lintas negara, apalagi akses kesana (Myawaddy) belum terbuka," ucap Yanuar. (*)