Jumlah Korban Demo Tolak UU TNI di Malang Berakhir Ricuh: 10 Hilang Kontak, Tim Medis Jadi Sasaran

ASURO juga menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran, membubarkan massa aksi.

Melalui rilis, ASURO mengatakan sejumlah Tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di Halte Jl. Kertanegara, mendapat pemukulan dan kekerasan verbal.

Disebutkan, pasca-terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekitar pukul 18.40 WIB.

Aparat Kepolisian bersama TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jl. Suropati, Jl. Sultan Agung, hingga Jl. Pajajaran. 

Dengan berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul, aparat melakukan penyisiran melalui Jl. Gajahmada.

Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri pun di-sweeping, dipukul, dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. 

"Sejumlah massa aksi ditangkap, dipukul dan mendapatkan ancaman. Tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di Halte Jl. Kertanegara juga mendapati pemukulan, kekerasan seksual dan ancaman pembunuhan (verbal)."

"Sejumlah gawai massa aksi dan tim medis dirampas, begitu pula dengan alat kelengkapan medis. " demikian rilis yang disampaikan ASURO, Minggu malam.

Pos di DPRD Malang Dibakar 

Sejumlah kerusakan di Gedung DPRD Kota Malang juga didapati pasca-aksi demo tolak UU TNI tersebut.

Kericuhan demo menyebabkan beberapa kerusakan di sisi kiri gedung DPRD Kota Malang, termasuk dua pos juga menjadi sasaran massa.

Kerusakan paling mencolok adalah bangunan pos gedung DPRD Kota Malang, karena satu pos itu dibakar massa dan satu pos lainnya rusak berat.

"Yang terbakar itu pos di sebelah kiri, dan itu buat tempat menyimpan barang-barang bekas" ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah, yang turun meninjau lokasi kericuhan, Minggu.

"Memang, kondisinya agak parah dan kami bersama teman-teman di Sekwan akan hadir semua (mengecek kerusakan yang terjadi)," sambungnya. 

Rimzah yang turun langsung ke lokasi menyayangkan adanya kejadian tersebut. 

Karena menurutnya, pihak DPRD Kota Malang selalu terbuka menampung serta mendengarkan aspirasi masyarakat.