Update Pencabulan Santriwati di Lombok: Gubernur NTB Temui Korban, Pimpinan Ponpes Dipecat

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 9 santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku dicabuli pimpinan pondok pesanteren berinisial AF.

Kasus pencabulan terjadi dalam rentang waktu 2016 hingga 2023 dan kini para korban telah lulus.

Perwakilan Koalisi Stop Anti Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi, menyatakan para korban yang masih di bawah umur melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram.

"Hari ini kami memproses perlindungan ke LPSK dan permohonan restitusi sebagai hak dari korban, ini kita sedang siapkan berkasnya bersama korban," bebernya.

Ia telah berkomunikasi dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang memberi atensi pada kasus ini.

"Semua kita akan coba tracing, baik yang masih mondok maupun yang sudah keluar, harus kita bantu," sambungnya.

Gubernur NTB akan menemui para korban dan meminta bantuan Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

"Iya, Pak Gubernur sudah telepon saya meminta supaya komunikasi dengan dinas teknis, UPTD, dan Kabupaten Lombok Barat," tuturnya.

Joko berjanji akan menjaga kerahasiaan identitas para korban yang mengalami trauma atas tindakan pelaku.

Menurut Joko, Gubernur NTB tak perlu menutup ponpes lantaran tindakan pencabulan dilakukan oleh oknum.

"Yang bersangkutan (pelaku) juga sudah dikeluarkan dari ponpes," lanjutnya.

Baca juga: Kata Kemenag soal Kasus Kekerasan Seksual Pimpinan Ponpes di Lombok Mirip Serial Walid

Modus Pelaku

Para korban berani melapor setelah menonton serial drama Malaysia berjudul 'Bidaah' dengan tokoh fiktif Walid.

Korban menilai tindakan AF seperti tokoh Walid yang digambarkan sebagai pemimpin kelompok aliran sesat.

Joko Jumadi mengatakan modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan dapat membuat suci rahim korban.

"Kelak santriwati tersebut dijanjikan akan melahirkan anak yang menjadi seorang wali," imbuhnya.