Rabu, 13 Agustus 2025

Dedi Mulyadi Pimpin Jabar

Sempat Tolak Program Barak Militer, Ono Surono Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi soal Jam Masuk Sekolah

Dukung kebijakan Dedi Mulyadi, Ono Surono menyebut, jam masuk sekolah lebih pagi selaras dengan kebijakan jam malam.

Tribunnews.com/Fersianus Waku, Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
DUKUNG JAM SEKOLAH - Foto arsip Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono (kiri) dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025) (kanan). Dukung kebijakan Dedi Mulyadi, Ono Surono menyebut, jam masuk sekolah lebih pagi selaras dengan kebijakan jam malam. 

Diberitakan TribunnewsBogor.com, Ono Surono sempat disindir oleh Dedi Mulyadi saat pidato di Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543, Selasa (3/6/2025).

Dedi Mulyadi menyinggung Ono Surono yang pernah walk out, namun kini sudah tersenyum.

Apalagi Ono Surono kini mendukung kebijakan Dedi Mulyadi soal jam malam siswa.

Padahal, Ono Surono sebelumnya menolak program barak militer yang digagasnya.

Dalam pidatonya, Dedi menyindir Ono Surono meski tidak hadir di HJB ke-543 itu.

"Kapihatur dulur simkuring kapilanceuk nu atos walk out, ayeuna seuri koneng, kang Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar (Kepada saudara saya, kakak saya yang sudah walk out, sekarang sudah tersenyum, kang Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar)" sebut Dedi Mulyadi.

Baca juga: Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal Jam Masuk Sekolah, Siswa Masuk 06.30 WIB

KDM PERINGATI HJB - Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) memimpin upacara peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543, di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Selasa (3/6/2025).
KDM PERINGATI HJB - Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) memimpin upacara peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543, di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Selasa (3/6/2025). (Istimewa)

Ono Surono Tolak Program Barak Militer

Kebijakan Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer, sempat mendapat penolakan dari Ono Surono.

Ono Surono mengatakan, program tersebut tidak hanya menyimpang dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi anak.

"Ya tetap ya, kita tolak," ujarnya di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025), dilansir TribunJabar.id.

Ono Surono yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu kemudian merujuk pada temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program ini.

Ia menyebut, KPAI telah menemukan sejumlah pelanggaran di lapangan.

Temuan itu mulai dari pemaksaan kepada anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut program, hingga ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer.

"Apalagi KPAI, misalnya, sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas."

"Lalu, misalnya, ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut," terang Ono Surono.

Baca juga: Ketua Komisi X DPR Minta Dedi Mulyadi Pastikan Kesediaan Guru Sebelum Terapkan Sekolah Jam 6 Pagi

Sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan hak anak, Ono menyatakan akan berdiri bersama KPAI jika lembaga tersebut merekomendasikan penghentian program kepada gubernur.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan