TRIBUNNEWS.COM - Kisruh empat pulau yang menjadi perebutan Pemerintahan Provinsi Aceh dan Sumatra Utara hingga kini masih bergulir.

Empat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang.

Selama ini keempatnya berada di wilayah Provinsi Aceh. Namun, terbaru, pemerintah pusat menetapkan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara.

Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman dalam pernyataannya mengungkap potensi utama keempat pulau itu adalah keindahan alam.

"Pulaunya indah, pasirnya juga indah, lautnya juga indah. Dan ikannya banyak. Ini aset bagi Aceh," katanya, dikutip dari tvOneNews, Jumat (13/6/2025).

Saat ditanya perihal potensi minyak dan gas (migas), Hamzah belum bisa memastikan hal tersebut.

Menurutnya perlu kajian untuk membuktikan adanya potensi migas di empat pulau yang disengketakan.

"Terkait dengan hal lain, diisukan adanya migas itu akan dilihat apakah ini benar ada," tambah dia.

Baca juga: DPR Minta Tito Karnavian Jangan Buat Masalah Baru di Aceh: Segera Cabut SK 4 Pulau!

Ungkit surat tahun 1992

Hamzah kemudian mengungkit surat dari Menteri Dalam Negeri tahun 1992.

Surat menyebutkan bahwa Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang, berada di wilayah Aceh.

Surat dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Rudini dan disepakati oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatra Utara Raja Inal Siregar kala itu.

"Kami tetap berpedoman kepada itu bahwa pulau 4 ini adalah milik Aceh," tegas dia.

Terakhir, Hamzah berharap keempat pulau yang diperebutkan diserahkan kepada pihak Provinsi Aceh.

"Kami hanya ingin empat pulau ini kembalikan kepada Aceh. Itu intinya dan bagaimanapun masyarakat tetap meminta ini agar dikembalikan kembali kepada Aceh," tandasnya.

Bobby juga tak tahu soal migas

Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution turut berkomentar terkait potensi migas di empat pulau yang sedang menjadi sengketa.