Iming-iming Kurikulum Cambridge, Wali Murid Laporkan Sekolah Swasta di Bekasi, Biaya Masuk Rp23 Juta

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah sekolah swasta elite di Kota Bekasi, Jawa Barat, dilaporkan ke pihak berwajib oleh sejumlah orangtua murid yang merasa ditipu. 

Mereka kecewa karena janji penerapan Kurikulum Cambridge yang dijanjikan saat pendaftaran tak kunjung terealisasi, padahal mereka telah membayar biaya masuk hingga puluhan juta rupiah.

Puluhan wali murid mengaku kecewa karena banyak program sekolah yang dijanjikan tidak berjalan.

Setelah sempat melayangkan somasi tanpa hasil, mereka akhirnya melapor ke Mapolres Metro Bekasi Kota.

Satu di antara orangtua murid, Silvia Legina (30) mengatakan dugaan penipuan menguat usai para orangtua murid dijadwalkan berkumpul untuk mencari solusi dengan bertemu pihak sekolah pada Sabtu (14/6/2025).

Hanya saja, setelah menunggu enam jam, pihak orangtua justru tidak kunjung mendapat kepastian dan kejelasan.

"Jadwalnya itu pertemuan orangtua murid atas keputusan rapat pihak sekolah dan yayasan dan lawyer, tapi dari 14.30 WIB sampai semalam tidak ada titik temu," kata Silvia, Minggu (15/6/2025).

Silvia juga menyampaikan berbagai keluhan dari orangtua murid lainnya terhadap sistem di sekolah yang baru beroperasi 10 tahun itu. 

Salah satunya adalah janji penggunaan Kurikulum Cambridge, yang ternyata hanya sebatas klaim tanpa penerapan nyata. 

Menurut Silvia, materi pembelajaran tidak sesuai standar kurikulum Cambridge seperti yang dijanjikan saat awal pendaftaran.

"Kami dijanjikan dari pihak sekolah kurikulum Cambridge, tapi ternyata bukan berbasis Cambridge. Alasannya kalau ini hanya berbasis Cambridge bukan kurikulum Cambridge, jadi Cambridge itu tidak kami dapatkan atau tidak sesuai dengan materinya," ujarnya.

Baca juga: Mahasiswa Tergiur Kos di Perumahan Elit, Sudah Bayar Rp1 Juta Ternyata Masih Tanah, Satpam: Sering

Sekolah yang terletak di Jalan Baru Perjuangan, Bekasi Utara, itu bahkan diduga tidak memiliki izin resmi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Playgroup, SD, dan inklusi. 

Silvia menyebutkan, petugas dari Disdik Bekasi sempat tiga kali datang namun ditolak pihak sekolah, sehingga sekolah tersebut belum mengantongi akreditasi yang menjadi syarat untuk menerapkan kurikulum internasional.

"Disdik itu sudah pernah datang ke sini (Sekolah) udah tiga kali tapi diusir oleh pihak sekolah, tapi saya kurang tahu kenapa. Makanya sekolah ini itu tidak pernah dapat akreditasi, dan untuk menerbitkan izin Cambridge itu harus terakreditasi terlebih dahulu," terangnya.

Masalah lain yang dikeluhkan adalah biaya tambahan yang dinilai tidak wajar.