Dedi Mulyadi Dikritik Tito Karnavian dan Ono Surono gegara APBD Jabar, Gubernur Beri Penjelasan

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menuai kritikan karena turunnya peringkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Jabar.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menyentil Dedi Mulyadi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (7/7/2025) lalu.

Diketahui bahwa capaian realisasi APBD 2025 Jawa Barat tidak lagi nomor satu.

Provinsi Jabar selalu berada di peringkat pertama, tetapi kali ini merosot ke posisi ketiga nasional, kalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan (Sri Sultan Hamengkubuwono X). Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” kata Tito, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dilansir TribunJabar.id.

Tito lantas meminta agar Dedi Mulyadi beserta jajarannya segera melakukan evaluasi dan percepatan realisasi anggaran.

“Gubernur Dedi Mulyadi harus bergerak cepat. Jawa Barat selama ini selalu menduduki puncak klasemen nasional dalam hal serapan APBD. Sekarang, posisinya merosot dan ini patut jadi perhatian serius,” tutur Mendagri.

Kritikan Ono Surono

Wakil Ketua DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono mengaku prihatin dengan penurunan peringkat capaian APBD 2025 Jawa Barat tersebut.

Sebab, kata Ono, Jawa Barat adalah Provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua Nasional.

"Ini harus menjadi alarm. Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah,” ujar Ono Surono, Rabu (9/7/2025), dilansir TribunJabar.id.

Baca juga: Walkot Bandung Tak Ikuti Kata Dedi Mulyadi soal Teras Cihampelas, DPRD: Bukannya Suka Tidak Suka

Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, papar Ono, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat per semester pertama 2025 hanya mencapai 41,2 persen, tertinggal dari Yogyakarta (45,7 persen) dan NTB (47,1 persen).

Realisasi belanja juga masih stagnan di angka 37,8 persen, menandakan potensi rendahnya serapan program strategis daerah.

“Kita perlu jujur melihat fakta. Ini bukan sekadar urusan anggaran, tapi menyangkut pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat,” sebut Ono.

Menurut Ono, Dedi Mulyadi harus lebih membuka ruang kepemimpinan kolektif dan kolaboratif, alih-alih memusatkan pengambilan keputusan secara individual.

"Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis teamwork, bukan one man show. Kapasitas Gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil Gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif,” kata Ono.

Selain itu, Dedi Mulyadi dinilai juga perlu membangun sistem perencanaan dan pengawasan yang lebih kuat, membuka ruang masukan dari bawah, dan mengaktifkan peran teknokratik birokrasi daerah, bukan hanya mengandalkan pendekatan populistik semata.

Ono menjelaskan bahwa kritik ini bukan dalam konteks oposisi politik, melainkan guna menjalankan fungsi pengawasan yang bertujuan membangun sinergi antar lembaga dan memastikan pemerintahan berjalan dalam rel konstitusional dan profesional.

“Kami siap mendukung jika ada langkah korektif. DPRD bukan lawan, tapi mitra konstitusional Gubernur. Namun kami juga tidak bisa tinggal diam bila tren ini dibiarkan tanpa koreksi,” terangnya.

Ono pun berharap sang gubernur segera merumuskan langkah strategis dalam Refocusing Anggaran Semester Kedua, meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta memperbaiki hubungan kerja dengan DPRD.

“Rakyat Jawa Barat menaruh harapan besar. Kita semua bertanggung jawab menjawabnya dengan kerja, data, dan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan,” ujarnya.

Baca juga: Usai Teras Cihampelas, Kini Dedi Mulyadi Minta Walkot Urus Bandung Zoo, Farhan: Mau Apa Lagi?

Pembelaan Dedi Mulyadi

Di sisi lain, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa APBD 2025 banyak dialokasikan untuk membayar utang dan sejumlah kewajiban.

Adapun APBD 2025 yang ditetapkan mencapai Rp 37 triliun.

Dari jumlah tersebut, diambil anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk dibagi ke kabupaten/kota sebagai dana bagi hasil kendaraan bermotor.

Sisanya yang sebesar Rp31 triliun, tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk program-program publik.

Pasalnya, pemerintah harus membayar sejumlah utang dan kewajiban seperti utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp600 miliar, Tunggakan BPJS Rp334 miliar, biaya operasional Bandara Kertajati, Rp60 miliar, Operasional Masjid Al-Jabbar, sekitar Rp40 miliar dan tunggakan ijazah siswa Rp1,2 triliun, yang dibayarkan melalui dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

"Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini? Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar," jelas Dedi Mulyadi, Rabu.

Menurut pria yang akrab disapa sebagai Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, meski kebutuhannya banyak Pemprov Jabar tetap berupaya mengelola anggaran dengan ketat agar dampak dari pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Uangnya terbatas, tapi kebutuhan rakyat tetap harus dilayani. Jalan harus bagus, bencana harus ditangani, anak sekolah harus bisa lanjut, santri tetap dapat beasiswa. Itu komitmen saya," ungkap KDM.

KDM juga mengakui bahwa situasi ini tidak mudah.

Tetapi, KDM menjamin tak akan lari dari tanggung jawab.

Pihaknya akan melakukan pengetatan belanja dilakukan, namun tidak dengan mengorbankan hak rakyat.

"Mohon doa dari masyarakat. Kami akan terus bekerja meski dengan nafas fiskal yang pendek," ucapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Disentil Mendagri Tito gara-gara Kalah dari Sri Sultan HB X, KDM Jelaskan Begini

(Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)