Minggu, 10 Agustus 2025

Dedi Mulyadi Pimpin Jabar

Dedi Mulyadi Jawab Sentilan Mendagri dan Ono Surono soal Realisasi APBD: Harus Bayar Utang Dulu

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjawab sentilan Mendagri dan Ono Surono soal penyerapan APBD.

Tribunnews.com/Fersianus Waku
DEDI MULYADI KENA SENTIL - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, saat ditemui seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025). Dedi menjawab sentilan Mendagri Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPRD Jabar soal merosotnya peringkat Jabar dalam hal penyerapan APBD. 

TRIBUNNEWS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjawab sentilan Menteri Dalam Negeri(Mendagri), Tito Karnavian, soal Jabar yang turun peringkat dalam hal penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Menurut keterangan Tito, Jabar yang selama ini menempati urutan pertama, kini merosot ke peringkat ketiga.

Menanggapi hal itu, Dedi pun memberikan penjelasan.

Dari total APBD 2025 sebanyak Rp37 triliun, Dedi mengatakan tak semuanya dialokasikan untuk keperluan publik.

Sebanyak Rp6 triliun dibagi ke kota/kabupaten sebagai dana bagi hasil kendaraan bermotor.

Sementara, sisanya, yakni Rp31 triliun, harus dibagi lagi untuk keperluan publik dan membayar utang.

Baca juga: Tolak Tantangan dari Dedi Mulyadi untuk Bongkar Proyek Era Ridwan Kamil, Farhan: Nggak Jadi Beban

"Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini? Rp31 triliun. Tapi, jangan dikira semuanya bisa dipakai."

"Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar," jelas Dedi, Rabu (9/7/2025), dilansir TribunJabar.id.

Berikut di antaranya rincian utang Pemprov Jabar yang dimaksud Dedi:

  • Utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN): Rp600 miliar;
  • Tunggakan BPJS: Rp334 miliar;
  • Biaya operasional Bandara Kertajati: Rp60 miliar;
  • Operasional Masjid Al Jabbar: Rp40 miliar;
  • Tunggakan ijazah siswa: Rp1,2 triliun, dibayarkan melalui dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

Dedi melanjutkan, meski kebutuhan Pemprov Jabar termasuk banyak, pihaknya terus berupaya mengelola anggaran secara ketat agar dampak pembangunan bisa dirasakan oleh publik.

"Uangnya terbatas, tapi kebutuhan rakyat tetap harus dilayani."

"Jalan harus bagus, bencana harus ditangani, anak sekolah harus bisa lanjut, santri tetap dapat beasiswa. Itu komitmen saya," ujar dia.

Dedi mengakui situasi ini tidak mudah. Namun ia menjamin tak akan lari dari tanggung jawab. Pengetatan belanja dilakukan, tapi tidak dengan mengorbankan hak rakyat.

"Mohon doa dari masyarakat. Kami akan terus bekerja meski dengan napas fiskal yang pendek," pungkasnya.

Mendagri Heran

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan keheranannya terhadap Jabar yang turun peringkat dalam hal penyerapan APBD.

Sebab, Jabar yang biasanya menempati urutan pertama, kini turun ke peringkat ketiga.

Atas hal itu, Tito meminta Dedi Mulyadi agar bergerak cepat.

Tito menilai merosotnya peringkat Jabar dalam hal penyerapan APBD, menjadi perhatian serius.

"Gubernur Dedi Mulyadi harus bergerak cepat. Jawa Barat selama ini selalu menduduki puncak klasemen nasional dalam hal serapan APBD," kata Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (7/7/2025).

"Sekarang, posisinya merosot dan ini patut jadi perhatian serius," imbuh dia.

Tito menambahkan, posisi Jabar di urutan pertama saat ini telah digeser oleh DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan (Sri Sultan Hamengkubuwono X)."

"Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB, sekarang di atas Jawa Barat," urai dia.

Ono Surono Juga Sentil

Komentar mengenai Jabar yang turut peringkat juga datang dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.

Ono mengaku prihatin terkait hal itu. Menurutnya, penurunan peringkat Jabar dalam hal penyerapan APB, menjadi alarm.

Pasalnya, kata dia, Jabar adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional.

"Ini harus menjadi alarm. Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah," kata Ono, Rabu.

Karena itu, Ono menyarankan agar Dedi harus lebih membuka ruang kepemimpinan menjadi kolektif dan kolaboratif, alih-alih mengambil keputusan secara individu.

"Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis teamwork, bukan one man show."

"Kapasitas Gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil Gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif," tutur Ono.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Disentil Mendagri Tito gara-gara Kalah dari Sri Sultan HB X, KDM Jelaskan Begini

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan