Tambang Ilegal di Lumajang, Bocornya Pendapatan Daerah Jadi Sorotan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Himpunan Penambang Batuan Indonesia (HPBI) Lumajang, Jamal Abdullah Alkatiri, mengungkapkan kekhawatiran terkait maraknya aktivitas penambangan pasir dan batu yang diduga tidak berizin di wilayah Lumajang, Jawa Timur. 

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi pemerintah daerah serta pelaku usaha tambang yang telah memiliki izin resmi.

Jamal menjelaskan bahwa aktivitas tambang ilegal tetap berlangsung meskipun seluruh pemilik izin resmi tengah menghentikan operasional selama sepekan terakhir. 

Ia menyoroti dugaan penyalahgunaan sistem barcode pajak sebagai salah satu celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak berizin.

“Kami tidak mempermasalahkan kenaikan pajak. Namun, aktivitas tambang ilegal masih marak,” ujar Jamal kepada wartawan, Jumat (18/7/2025)

Barcode yang seharusnya hanya digunakan oleh pemilik izin usaha pertambangan (IUP) diduga diperjualbelikan secara bebas di lapangan. 

Jamal menyebut bahwa barcode tersebut tetap digunakan untuk mengangkut material tambang, meskipun seluruh tambang resmi sedang tidak beroperasi.

“Barcode tetap masuk ke area tambang meski sedang libur. Jumlahnya cukup banyak,” kata dia.

Baca juga: Penambang Ilegal Gunung Botak Maluku Ditemukan Tewas Penuh Luka

Dia juga mengungkap dugaan adanya oknum yang menjual barcode tanpa melalui prosedur resmi, dengan harga sekitar Rp35.000 per truk. 

Dalam satu hari, aktivitas pengangkutan material tambang dengan barcode tidak sah diperkirakan mencapai 200 hingga 300 truk.

Jamal menilai bahwa praktik tersebut berdampak pada potensi kebocoran pendapatan daerah dalam jumlah besar.

“Selama satu tahun, potensi kehilangan pendapatan daerah bisa mencapai miliaran rupiah,” ujarnya.

Selain barcode, Jamal juga menyoroti keberadaan pungutan di sejumlah portal jalan tambang yang dikenakan kepada sopir truk oleh kelompok tertentu. Biaya yang dikenakan bervariasi, bahkan mencapai Rp110.000 per truk

“Portal pungutan muncul di berbagai titik. Ini menambah beban bagi pelaku usaha tambang,” katanya.

Jamal jug menyoroti metode penambangan menggunakan pompa pasir atau sedotan, yang dinilai memiliki dampak lingkungan lebih besar dan tidak berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.

“Metode sedotan memiliki biaya operasional rendah, namun tidak tercatat dalam sistem pajak. Ini menimbulkan ketimpangan bagi pemilik izin resmi,” jelasnya.

Baca juga: Bocah 8 Tahun dan Anggota Polisi Tewas saat Acara Nikahan Anak Dedi Mulyadi di Garut

HPBI Lumajang menyampaikan tiga poin utama aspirasi kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, yakni penertiban sistem barcode agar hanya digunakan oleh pemilik IUP UP, penindakan terhadap metode penambangan sedotan yang dinilai merusak lingkungan, serta penutupan portal pungutan liar di jalur pertambangan.

Jamal mengapresiasi langkah pengawasan yang telah dilakukan oleh petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP dalam proses pemungutan pajak. Namun ia berharap agar akar persoalan dapat diusut tuntas dan pelaku pungutan liar dapat diidentifikasi.

“Pengawasan sudah lebih baik, tapi pelaku pungutan liar belum terungkap. Kami berharap ada penindakan tegas,” tutupnya.

HPBI berharap penertiban tambang di Lumajang dapat menciptakan iklim usaha yang adil dan meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah.

HPBI Lumajang (Himpunan Penambang Batuan Indonesia Kabupaten Lumajang) adalah organisasi resmi yang mewadahi penambang pasir dan batuan legal di Lumajang, Jawa Timur. 

Diakui oleh pemerintah daerah, HPBI aktif mengadvokasi pertambangan tertib dan berizin, serta menjadi mitra strategis Pemkab dalam penataan sektor tambang. Organisasi ini juga berperan dalam penyampaian aspirasi kebijakan, termasuk mendukung pembentukan Pansus Tambang oleh DPRD Lumajang.