Gubernur NTT Dukung Upaya Pengembangan Energi Panas Bumi di Poco Leok, Ini Pertimbangannya

“Di Ulumbu itu sudah berjalan 13 tahun. Tidak ada isu lingkungan, bagi hasilnya baik, keamanan dan CSR-nya juga jalan. Hal itu bisa jadi rujukan bahwa panas bumi bisa diterima jika dikelola dengan baik,” ucapnya.

Meski demikian, Melki menegaskan bahwa proyek panas bumi harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan keterbukaan. 

Jika memang ada kekurangan, maka harus diperbaiki. Jika terbukti merugikan masyarakat atau lingkungan, maka tidak segan pemerintah akan mengevaluasi atau bahkan menghentikan proyek.

“Kalau masyarakat setuju, proyek bisa jalan. Kalau tidak, ya kita evaluasi. Tapi jangan rusak harmoni sosial dengan cara-cara yang tidak jujur. Yang utama itu dialog,” katanya.

Melki juga menyesalkan adanya gerakan penolakan yang menurutnya tidak murni berasal dari masyarakat, melainkan digerakkan oleh pihak-pihak tertentu yang enggan tampil ke permukaan.

“Poster-poster berbahasa Inggris yang rapi, narasi-narasi digital yang tersusun sistematis—itu bukan dari warga biasa. Ada yang main di belakang. Ini tidak fair,” ujarnya.

Pada akhir pernyataannya, Melki menegaskan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang dialog. Dia berharap, semua pihak mau duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.

“Energi panas bumi adalah masa depan. Tapi masa depan itu tidak boleh dibangun di atas konflik dan luka sosial. Mari duduk bersama, bicara, dan putuskan secara adil,” pungkasnya.