Di Cirebon, Harga Seragam SMP Tembus Rp3 Juta, Wali Murid Geruduk Kantor Disdik: Tidak Rasional!

TRIBUNNEWS.COM - Puluhan orang tua siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Cirebon, Jawa Barat menggeruduk Kantor Dinas Pendidikan (Disdik), Rabu (30/7/2025)

Aksi itu dilakukan terkait adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah negeri di Kota Cirebon.

Pungli adalah tindakan meminta atau menerima sejumlah uang atau imbalan lain secara tidak resmi atau tanpa dasar hukum yang jelas, biasanya dalam konteks pelayanan publik atau urusan birokrasi.

Tak tanggung-tangung, orang tua siswa di sebuah SMP Kota Cirebon mengaku harus merogoh kocek hingga Rp3 juta untuk membeli seragam anaknya.

Atas hal itu, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan menggelar aksi di Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang terletak di Jl Brigjend Dharsono, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi.

Mereka tiba sekira pukul 10.00 WIB dengan membawa mobil komando lengkap dengan pengeras suara dan sejumlah spanduk bernada protes.

"Pendidikan Tanpa Pungli! Cuma Mimpi", tulis sebuah spanduk yang dibawa oleh massa aksi.

Koordinator aksi, Tryas Mohammad Purnawarman dalam orasinya menyampaikan tujuh tuntutan kepada Disdik Kota Cirebon.

Baca juga: Polemik Larangan Study Tour di Jabar, Bupati Bandung Minta Aturan Tak Dipolitisasi

Adapun tujuh tuntutan itu yakni:

1. Penghentian praktik pungli dengan alasan apapun;
2. Transparan dalam pengelolaan dana di sekolah;
3. Penggunaan dana sekolah harus dijelaskan ke publik;
4. Uang hasil pungli harus dikembalikan ke orang tua siswa;
5. Pemberian sanksi kepada oknum yang terlibat pungli di sekolah;
6. Pengawasan terhadap pengelolaan dana di SD dan SMP diperketat;
7. Transparansi terkait bentuk pungutan yang dilakukan pihak sekolah.

Saat dikonfirmasi TribunCirebon.com, Tryas membeberkan dugaan pungli yang terjadi di berbagai sekolah.

Satu di antaranya terkait biaya seragam yang dianggap tidak masuk akal. Sebab, harganya tembus Rp3 juta.

"Ada orang tua yang dipungut biaya seragam hingga Rp3 juta. Itu terjadi di salah satu SMP di wilayah Perumnas, Kota Cirebon. Harganya sangat tidak rasional," katanya, Rabu.

Menurut Tryas, praktik pungutan itu dilakukan oleh pihak sekolah yang mengatasnamakan komite.

"Pungutan seragam itu bervariasi, ada yang Rp1,1 juta, ada yang Rp1,4 juta, bahkan ada yang sampai Rp3 juta," ujarnya.

Disebutkan, pembayaran seragam itu tidak disertai kuitansi serta rincian dan hanya keterangan lisan.

Padahal, menurutnya, harga seragam di pasaran jauh lebih murah.

Sementara itu, satu di antara orang tua siswa yang ikut dalam aksi tersebut menyuarakan kekecewaannya terhadap sistem pendidikan di Kota Cirebon.

Orang tua siswa itu bernama Bambang Rismayadi (61). Ia tinggal di Komplek Margasari, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi.

Ia kecewa karena anaknya gagal masuk SMPN 4 Cirebon, padahal rumahnya hanya berjarak 179 meter dari sekolah.

Ia pun ikut turun ke jalan, menyuarakan apa yang ia sebut sebagai bentuk "ketidakadilan pendidikan".

"Saya ikut aksi ini karena saya sebagai orang tua merasa terzalimi dan teraniaya."

Jarak rumah ke sekolah cuma 179 meter, saya daftar lewat jalur domisili murni, tapi anak saya ditolak," ujarnya kepada TribunCirebon.com.

Bambang merasa dipermainkan oleh proses seleksi penerimaan siswa baru.

Ia mengaku sudah bolak-balik ke Disdik dan pihak sekolah, namun tidak mendapat jawaban pasti soal alasan anaknya gagal diterima di SMPN 4 Cirebon.

"Dioper-oper terus, nggak ada penjelasan yang kongkret. Di komplek saya itu ada 9 sampai 10 anak yang daftar, cuma anak saya yang ditolak," ungkapnya.

Bambang menguraikan permasalahan soal anaknya yang ditolak di SMPN 4 Cirebon ini bermula dari ketidaksesuaian data di dokumen administrasi.

Dalam akta kelahiran anaknya tertulis Kota Cirebon, sedangkan di Kartu Keluarga (KK) hanya tertulis Cirebon.

Perbedaan itu disebut-sebut menjadi alasan sistem menolak berkas anaknya.

"Saya diminta bawa KK lama. Sudah saya bawa ke bagian pengaduan, tapi malah dibilang 'udah cukup, udah cukup', tanpa kejelasan lebih lanjut."

"Padahal saya tinggal di rumah itu sejak lahir, anak saya juga lahir di situ, kok bisa dibilang pindahan?" ucapnya.

Ia pun menyinggung pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang sebelumnya pernah mengatakan, permasalahan KK tidak boleh menjadi alasan untuk menolak anak masuk sekolah.

"Gubernur sudah bilang, KK bermasalah bukan alasan anak anak gagal sekolah, tapi kenapa itu terjadi ke anak saya? Saya curiga ada permainan angka," tandasnya.

Bambang akhirnya mendaftarkan anaknya ke SMPN 7 Cirebon.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunCirebon.com dengan judul Demo di Depan Kantor Disdik Kota Cirebon, Orang Tua Siswa Ungkap Harus Bayar Seragam Rp 3 Juta

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunCirebon.com/Eki Yulianto)