Sehari Jelang Demo di Pati, Polisi Bakal Lakukan Patroli, Polda Jateng: Kami Monitoring Pergerakan

TRIBUNNEWS.COM - Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tetap menggelar aksi demo, pada Rabu (13/8/2025).

Awalnya, demo ditujukan untuk protes kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Namun, kebijakan kenaikan tarif PBB tersebut sudah dibatalkan oleh Bupati Pati, Sudewo yang juga membuat aturan tersebut.

Sudewo sendiri beberapa waktu terakhir cukup mendapat sorotan tajam.

Bupati Pati periode 2025-2030 ini dilantik pada 20 Februari 2025 dan kebijakannya langsung mendapat gelombang protes dari warga.

Walaupun kini kebijakan tersebut telah dibatalkan, sebagian massa aksi tetap melakukan demo, meski memang beberapa kelompok ada yang mundur dari aksi demonstrasi

Kelompok yang batal menggelar demo tersebut yakni Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) yang dikomandoi Cahya Basuki alias Yayak Gundul, serta Aliansi Santri untuk Demokrasi (Aspirasi).

Meski kedua kelompok tersebut membatalkan demo yang telah direncanakan, Koordinator Penggalangan Donasi Aliansi (selanjutnya disebut 'Aliansi'), Teguh Istiyanto mengatakan bahwa massa Aliansi tetap akan berunjuk rasa.

Demo pada 13 Agustus nanti merupakan jawaban dari 'undangan' Sudewo yang pernah membuat pernyataan menantang 50 ribu warga untuk demo.

Teguh menuturkan, selain perkara kenaikan PBB, Aliansi juga menuntut Sudewo agar lengser dari jabatan bupati.

Baca juga: Lawan Politik Bupati Pati Sudewo di Pilkada 2024, Kalahkan 2 Paslon dengan Suara 53,54 Persen

"Kami tidak mengubah tuntutan. Yang kami persoalkan sejak awal memang bukan cuma PBB,"

"Hanya saja, dalam pembentukan Aliansi, isu utama yang kami angkat memang PBB. Karena memang itulah yang menyatukan kami. Korbannya semua warga Pati, menyeluruh," kata dia, dikutip dari TribunJateng.com.

Menanggapi hal tersebut, Polda Jawa Tengah pun akan menerjunkan personel bantuan untuk pengamanan aksi demo pada Rabu besok.

Demikian yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto.

Bantuan pengamanan dari Polda Jateng tersebut pun akan melakukan patroli di Kabupaten Pati malam ini, Selasa (12/8/2025).

"Personel mulai gerak hari ada yang malam hari ini," ujarnya, dikutip dari TribunJateng.com.

Ia menuturkan, jumlah personel yang berada di Pati cukup besar.

Patroli tersebut, lanjut Artanto, untuk memahami situasi yang ada di Pati.

"Jumlah personel cukup besar, nanti yang handle Kapolresta Pati (Kombes Pol Jaka Wahyudi),"

"Kami monitoring terhadap pergerakan masyarakat dengan harapan memahami situasi yang ada di Pati," terangnya.

Mengutip TribunJateng.com, anggota polisi yang berjaga besok juga dibekali dengan gas air mata serta water cannon.

"Penggunaan gas air mata itu merupakan sudah SOP (Standar operasional prosedur),"

"Itu alat khusus dari kepolisian untuk membubarkan massa secara soft," lanjut Artanto.

Ia mengatakan, kedua alat untuk pengendalian massa tersebut tidak berbahaya bagi masyarakat.

Baca juga: Mengendarai Bajaj 12 Jam, Paijan Pulang Kampung untuk Ikut Aksi Demo Besar-besaran di Pati

"Dua alat itu (water cannon dan gas air mata) tidak terlalu berbahaya bagi masyarakat," klaim Artanto.

Selain itu, pihaknya juga bakal mewaspadai adanya provokator yang menyusup di tengah-tengah aksi demo.

"Kami waspadai provokator yang akan membuat demo ricuh berujung pengerusakan maupun tindakan anarkis lainnya yang melanggar pidana," ungkapnya.

Eks Honorer RSUD Pati Ikut Demo

Aksi demo juga bakal diikuti oleh ratusan mantan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati.

Ratusan pegawai tersebut mengaku kehilangan pekerjaan akibat kebijakan politis Sudewo.

Kebijakan tersebut adalah saat Sudewo melakukan pemangkasan pegawai di RSUD Soewondo.

Kelompok yang mengatasnamakan Korban PHK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Soewondo Pati tersebut ikut memanfaatkan gelombang protes terhadap Sudewo.

Ruha, salah satu perwakilan Korban PHK BLUD RSUD Soewondo Pati mengaku, ia telah bekerja selama 20 tahun lebih dan terkena PHK tanpa adanya pesangon.

"Saya sudah 20 tahun mengabdi di RSUD Soewondo Pati, tapi saya dikeluarkan dengan surat pemberhentian kerja, tanpa ada pesangon, tanpa ada pengalihan tempat kerja, tanpa ada penghargaan, tanpa apa pun," kata dia.

Dikutip dari TribunJateng.com, Ruha menyatakan ada 220 pegawai honorer RSUD Soewondo termasuk dirinya yang jadi korban kebijakan Sudewo saat melakukan perampingan atau rasionalisasi jumlah pegawai.

Mereka, lanjut Ruha, dinyatakan tidak lolos dalam tes seleksi "karyawan tidak tetap menjadi karyawan tetap RSUD RAA Soewondo Pati" pada April 2025 lalu.

Ruha mengatakan bahwa tes tersebut tidak adil dan penuh kecurangan.

Pasalnya, tak ada transparansi dalam tes tersebut.

"Bagi saya tes itu tidak fair, karena saat pengumuman hasil tes, tidak jelas poin atau skornya. Hanya ada nama dan keterangan lolos dan tidak lolos," tutur dia.

Baca juga: Besok 50 Ribu Warga Pati Unjuk Rasa Bupati Sudewo, 7 Polres Bersiap Amankan Potensi Kisruh

Ia meneruskan, ada peserta yang jawabannya diambil panitia karena curang justru diloloskan.

Diketahui, mereka yang lolos tes ini akan tetap menjadi karyawan rumah sakit.

"Waktu itu tes adu daya ingat. Harusnya tidak boleh menulis apa pun, tapi dia menulis. Ketahuan sama pengawas, jawabannya diambil dan masuk berita acara, tapi dia malah lolos," jelas dia.

Dalam momen ini, Ruha berharap ratusan orang bisa dipekerjakan lagi di rumah sakit.

"Maka di sini kami menuntut untuk dipekerjakan lagi di RSUD. Kalau tidak, turunkan Pak Bupati,"

"Kami 220 orang yang kena PHK ini, Insya Allah aksi tanggal 13 siap datang semua. Bahkan yang masih aktif kerja, yang TMT (Terhitung Mulai Tanggal)-nya belum sampai, dia nanti akan merelakan waktu untuk ikut terjun," pungkas dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Malam Ini, Polda Jateng Kirim Pasukan Untuk Mengamankan Demonstrasi di Pati

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJateng.com, Iwan Arifianto/Mazka Hauzan Naufal)