Kata Istana, Gerindra, hingga Gubernur Jateng soal Aksi Unjuk Rasa di Pati

TRIBUNNEWS.COM - Bupati Pati, Jawa Tengah (Jateng), Sudewo, dituntut untuk mundur dari jabatannya pada aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Pati, kawasan Alun-alun Pati, Rabu (13/8/2025).

Sudewo didemo karena sempat menantang warganya untuk berdemo terkait kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sebelum akhirnya membatalkan kebijakan itu dan meminta maaf, awalnya Sudewo mengaku tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2.

Namun, meski sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif PBB, warga tetap melaksanakan demo dan menuntut politikus Partai Gerindra itu untuk mundur dari jabatannya.

Sejumlah pihak pun telah memberikan perhatian terhadap kejadian ini, seperti pihak Istana, Partai Gerindra, hingga Gubernur Jateng.

Istana

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperingatkan semua pejabat publik baik itu di pemerintah pusat ataupun daerah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

Hal itu disampaikan untuk merespons demonstrasi yang terjadi di Pati. Gelombang unjuk rasa muncul karena protes masyarakat terhadap Bupati direspons dengan tidak baik.

Sudewo malah mempersilakan warga untuk berunjuk rasa dengan jumlah massa sebanyak 5.000 atau bahkan 50.000 orang sekalipun.

"Ya Kalau dari sisi itu makanya berkali-kali kami selaku pemerintah pusat berulang kali mengimbau bahwa sebagai pejabat-pejabat publik di level apapun baik di pusat, di provinsi maupun di daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu," kata Prasetyo setelah memantau pelaksanaan gladi kotor upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (13/8/2025).

Apalagi, sambungnya, jika yang disampaikan adalah kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Baca juga: Profil Risma Berpeluang Jadi Bupati Pati: Pengusaha yang Baru Gabung Politik Tahun 2024

"Itu terus-menerus kita imbau," ujar Prasetyo.

Pihaknya kata Prasetyo terus memantau kondisi di Pati, Jawa Tengah. Bahkan menurutnya pemerintah telah memantau protes masyarakat tersebut sejak awal.

"Terutama saya sendiri memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati, Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati," ucap Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah pusat menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan yang ada di Pati tersebut.

Ia mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak bertindak anarkis.

"Nah tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri," tuturnya.

Prasetyo mengaku telah berkomunikasi dengan Sudewo, dan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi membahas masalah tersebut dan mencari jalan keluar terbaik.

"Bahwa kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati. Pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," ucapnya.

Gerindra

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Sugiono menegur Sudewo terkait kebijakan yang memicu aksi unjuk rasa tersebut.

“Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif,” kata Sugiono dalam keterangannya, Rabu.

Sebagai Sekjen DPP Partai Gerindra, dirinya telah meminta Sudewo untuk memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan. 

Menurutnya, kebijakan kepala daerah seharusnya tidak menambah beban rakyat.

“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” ujarnya.

Sugiono juga mengingatkan seluruh kepala daerah yang merupakan kader Gerindra agar selalu berpegang pada pesan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing,” tegasnya.

Ia menegaskan, Gerindra adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan membela kepentingan rakyat kecil.

Oleh karena itu, setiap keputusan politik dan kebijakan publik harus berpihak kepada mereka.

“Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” ucapnya.

Gubernur Jateng

Merespons tuntutan warga agar Bupati Pati mundur dari jabatannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi enggan menjawab lebih detail. Ia hanya meminta agar menanyakan hal itu kepada DPRD.

"Nah itu tanya sana wewenangnya DPRD bukan saya," katanya, Rabu.

Meski begitu, Ahmad Luthfi juga mengingatkan demonstran agar tidak anarkis saat unjuk rasa di Pendopo Pati.

Luthfi menegaskan, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 tahun 1998, tetapi tidak bersifat absolut.

"Artinya pertama tidak anarkis, kedua tidak memaksakan kehendak, ketiga tidak mengganggu ketertiban, keempat harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku," imbaunya saat meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Dokter Spesialis Keliling (Spelling) di Gedung Muladi Dome Universitas Diponegoro.

Ia juga mengingatkan kepada Bupati Sudewo dan Muspida agar menyerap aspirasi masyarakat secara kondusif.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar Sidang Paripurna, menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo.

Terkait hal itu, Sudewo mengatakan, hak angket merupakan hak yang dimiliki oleh DPRD sehingga ia menghargai hal tersebut.

"Itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut," ujar Sudewo kepada awak media.

Sementara itu, terkait tuntutan warga yang memintanya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Pati, Sudewo menegaskan bahwa dirinya terpilih secara konstitusional.

"Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti (sebagai Bupati Pati) dengan tuntutan itu, harus mundur dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya," ujar Sudewo.

(Tribunnews.com/Deni/Taufik/Igman/Suci)