Situasi Pati Jelang Rapat Paripurna Pemakzulan Sudewo, Jalan Penghubung DPRD-Kantor Bupati Diblokade

Ringkasan Berita:

• Hari ini, Jumat (31/10/2025) DPRD Pati gelar rapat paripurna terkait pemakzulan Bupati Sudewo
• Agenda rapat paripurna adalah mendengar hasil dari Pansus Hak Angket yang telah bekerja selama 2 bulan
• Dalam rapat ini, nantinya akan diambil hasil apakah DPRD Pati akan merekomendasikan Sudewo untuk dimakzulkan atau tidak

TRIBUNNEWS.COM - DPRD Pati, Jawa Tengah gelar rapat paripurna terkait pemakzulan Bupati Pati, Sudewo hari ini, Jumat (31/10/2025).

Agenda rapat adalah mendengarkan hasil dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang dibentuk untuk memeriksa sejumlah kebijakan Sudewo yang dinilai menyimpang.

Salah satu kebijakan Sudewo yang sempat ramai dibicarakan adalah saat ia menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Meski kebijakan tersebut sudah dibatalkan, namun ribuan warga Pati tetap menggelar demo dengan tuntutan menurunkan Sudewo dari jabatannya.

Hari ini, situasi di sekitar Kantor DPRD Pati dan Kantor Bupati Pati pun dijaga ketat oleh pihak berwenang.

Pagar kawat berduri pun terpasang mengelilingi Kantor Bupati Pati dan Gedung DPRD Pati.

Jl DR Wahidin yang menghubungkan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Pati diblokade oleh polisi.

Pihak kepolisian juga menyiagakan mobil water cannon.

Mengutip TribunJateng.com, pengamanan ekstra ini dilakukan jelang rapat paripurna penyampaian hasil Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo yang akan digelar setelah Salat Jumat.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), kelompok yang terus menyuarakan tuntutan pelengseran Sudewo ikut memasang pagar dari dus air mineral di posko mereka yang didirikan di lingkungan Kantor Bupati Pati.

Teguh Istiyanto selaku Koordinator AMPB mengatakan, tumpukan dus air minum tersebut merupakan bantuan dari masyarakat yang bersimpati untuk ikut mengawal proses rapat paripurna ini.

Baca juga: Suasana Terkini Jelang Sidang Paripurna DPRD Bahas Pemakzulan Bupati Pati

Ia menuturkan, total ada 700 dus air minum yang diterima AMPB.

"Kemarin dus air mineral kami tata di depan trotoar kantor bupati, tapi karena dipasang kawat berduri, kami pindahkan," kata Teguh.

Ia mengaku heran, kenapa polisi memasang kawat berduri, padahal pihaknya tidak melakukan aksi demo.

Pihak AMPB, lanjut Teguh, hanya melakukan izin manakiban pada Kamis (30/10/2025) malam.