Komisi II DPR: Kasus Bupati Pati Sudewo Jadi Pelajaran Penting dan Banyak Hikmahya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menilai kasus yang dialami oleh Bupati Pati Sudewo, menjadi hikmah dan pelajaran berharga bagi semua pihak. 

Di mana, warga Pati menuntut mundur Sudewo dari jabatannya lantaran sempat mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak berkali-kali lipat. 

Menurutnya, peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga hubungan yang dekat antara kepala daerah dengan rakyat.

"Sesungguhnya hubungan antara kepala daerah dengan rakyat itu tidak boleh berjarak," ujar Rifqinizamy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Rifqinizamy menjelaskan, aksi-aksi demonstrasi yang muncul di Pati merupakan bentuk luapan aspirasi masyarakat. 

"Demonstrasi dan seterusnya itu kan adalah luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal," ujarnya.

Baca juga: Dukung Bupati Pati Sudewo di Pilkada 2024, PKB Respons Proses Pemakzulan Sang Bupati

Bupati Pati Sudewo ngotot ogah mundur meski didemo warganya sendiri pada Rabu (13/8/2025) kemarin.

Demonstrasi yang diikuti ribuan warga yang berlangsung di Alun-alun Kabupaten Pati, tepatnya di depan Kantor Bupati Pati ini menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. 

Pasalnya, politikus Partai Gerindra itu sempat menantang warganya untuk berdemo.

Hal itu terkait kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Baca juga: Di Dunia Nyata Dilempar Sandal, di Dunia Maya Akun Bupati Pati Sudewo Diserbu Warganet: Mundur Woi

Sebelum akhirnya membatalkan kebijakan itu dan meminta maaf, awalnya Sudewo mengaku tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2.

Meski sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif PBB, warga tetap melaksanakan demo dan menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya

Merespons hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar Sidang Paripurna, menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo.

Profil Sudewo