Puluhan Calon Mitra BGN Gelar Unjuk Rasa di Depan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Aksi demonstrasi sempat memanas saat pengunjuk rasa mencoba menerobos masuk ke halaman kantor DPRD yang dijaga ketat oleh puluhan polisi dari Polrestabes Makassar dan Satpol PP.

Beberapa diantaranya bahkan melompati dan menendang pagar besi agar aspirasi mereka dapat diterima oleh Dewan.

Koordinator Lapangan Rafli Tanda menaruh curiga ada persaingan tidak sehat dalam penentuan mitra MBG.

Kuat dugaan penentuan kemitraan hanya dilakukan melalui email, tanpa ada pengecekan langsung di lapangan dengan alasan kuota sudah penuh.

Akibatnya, kata dia, banyak calon mitra BGN yang gagal jadi mitra dengan alasan kuota penuh.

"Ini sangat merugikan sehingga akibat penghentian sepihak ini, tidak hanya merugikan vendor pemilik dapur, tapi juga mencederai program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo untuk peningkatan gizi anak-anak bangsa,” tegas Rafli.

Dia pun menyayangkan sistem verifikasi untuk mendapatkan ID SPPG di BGN ini dilakukan secara serampangan. Untuk itu, dia mendesak agar DPRD dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebab mereka sudah habis-habisan untuk ikut mensukseskan program mulia Presiden Prabowo Subianto ini.

Dia menuntut ada keadilan dalam penentuan SPPG ini. Jangan karena ulah oknum di BGN, kemudian mengorbankan masyarakat yang sudah habis-habisan ikut berpartisipasi dalam program ini.

"Masyarakat yang sudah kerja keras mensukseskan program mulia Pemerintah ini janganlah dizolimi. Sebab mereka sudah kerja keras untuk dapat ID dapur. Jadi harusnya diverifikasi dulu, baru diitolak atau diterima. Jangan yang dapurnya sudah siap 80 persen, kemudian ditolak. Sementara yang baru bangun dapur diterima," wantinya.

Di tempat yang sama, salah satu calon mitra dapur MBG dari Kabupaten Bone, Anda, mengungkapkan kerugian besar yang mereka alami.

Ia mengaku telah mengeluarkan dana pribadi sekitar Rp 1 miliar untuk setiap dapur guna menyiapkan sarana dan prasarana penunjang program di sekolah-sekolah.

“Biaya yang kami sudah keluarkan untuk persiapan dapur MBG ini, sarana-prasarana, termasuk bangunannya rata-rata Rp 1 Miliar per-dapurnya," ungkapnya.

Namun sayangnya, dapur yang mereka telah siapkan melalui dana pribadi untuk MBG ini tidak dapat beroperasi setelah sistem di BGN menyatakan dapur SPPG yang ada disana dinyatakan sudah penuh.

Padahal setelah dilakukan penelusuran, ternyata berbeda dengan situasi di lapangan. Dia mengungkapkan, di 9 kabupaten Sulsel saja, ada sekitar 40 dapur MBG yang dihentikan secara sepihak. 

Untuk itu, dia berharap DPRD Provinsi Sulsel dapat menindaklanjuti tuntutan mereka.