Bupati dan Wakil Bupati Tidak Terlihat, Unjuk Rasa Tolak Kenaikan PBB 300 Persen di Bone Ricuh

TRIBUNNEWS.COM, BONE –  Aparat kepolisian menyemprotkan water canon ke arah massa yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (19/8/2025).

Ribuan massa dari Aliansi Rakyat Bone Bersatu yang sejak pagi menggelar unjuk rasa sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat keamanan.

Situasi kian panas setelah sebagian demonstran membakar ban di tengah jalan dan melempar botol air mineral ke arah aparat.

Baca juga: Unjuk Rasa Tolak Kenaikan PBB-P2 di Bone Sulsel Memanas: Pagar Roboh, Kantor Bupati Diduduki

Menjelang sore hari, aksi demontrasi semakin panas dikarenakan Bupati dan Wakil Bupati Bone tak kunjung menemui massa. 

Hal tersebut membuat amarah demontrasi kian membara, sehingga aksi lempar batu kembali terjadi. 

Perwakilan massa aksi, Rafli Fasyah, menegaskan bahwa kenaikan PBB-P2 sangat memberatkan masyarakat. 

Ia menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil yang kini tengah berjuang menghadapi kondisi ekonomi sulit.

“Kami datang ke sini untuk menolak kebijakan zalim ini. Jangan hanya demi pendapatan daerah, rakyat yang jadi korban. Kami tidak akan berhenti sebelum pemerintah daerah mencabut kenaikan PBB-P2,” ujar Rafli lantang melalui pengeras suara.

Dari pantauan di lapangan, sebagian massa berlarian menyelamatkan diri usai disemprot water canon.

Namun ada pula yang tetap bertahan sambil berteriak menolak keras kebijakan tersebut. 

Bupati dan Wakil Bupati di Luar Kota

Perwakilan Pemkab Bone yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo, Anwar mengaku bupati dan wakil bupati sedang berada di luar Kota Watampone, ibukota Kabupaten Bone. 

"Bapak Bupati Andi Asman dan bapak Wakil Bupati, Andi Akmal berada di luar Kota Watampone," kata dia. 

Anwar juga dengan tegas membantah kenaikan PBB-P2 di Bone yang mencapai 300 persen. 

"Kenaikan PBB-P2 di Bone itu tidak mencapai 300 persen, itu hoaks. Kenaikan nya hanya 65 persen," kata dia. 

Baca juga: Suasana Menjelang Demo PBB-P2 di Bone, Dijaga Ketat 1.000 Personel Gabungan

Sementara kepala Bappeda Bone, Angkasa mengaku kenaikan PBB-P2 di Bone wajib dilaksanakan. 

"Kenaikan ini wajib dilakukan karena telah mendapatkan peringatan dari KPK dan BPK," jelasnya. 

Angkasa juga mengaku jika nilai tanah naik, harga jual tanah juga akan meningkat. 

Sehingga akan membuat masyarakat untung. 

Namun, masssa demontrasi tetap meminta bupati maupun wakil bupati yang menyampaikan hal tersebut.

Berlangsung di 2 Titik

Aksi unjuk rasa tersebut digelar di dua titik.

Pertama Kantor Bupati Bone, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Kedua Gedung DPRD Bone, Jalan Perintis, Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Jarak antara Kantor Bupati Bone dan Kantor DPRD sekitar 2 kilometer (km). 

Kedua kantor ini terletak di pusat kota Watampone, ibukota Kabupaten Bone.  Daerah asal Jusuf Kalla ini berjarak 174 km dari Kota Makassar.

Pantauan tribun-timur.com, kantor Bupati Bone lokasi aksi pertama.

Sosok di garis depan aksi ini adalah Rafli Fasyah.

Pria kelahiran Timurung, 4 Januari 1999 ini ditunjuk sebagai jenderal lapangan.

Rafli menyatakan akan menurunkan sedikitnya 1.000 demonstran menyuarakan aspirasi rakyat Bone.

“Kami akan turun dengan massa sekitar 1.000 orang. Ini adalah gerakan murni masyarakat yang menolak kebijakan kenaikan PBB-P2 karena sangat membebani rakyat kecil,” ujar Rafli Fasyah.

Baca juga: Jejak Kontroversi Bupati Bone Andi Asman: Kerabat Mentan-Gubernur Sulsel di Pusaran PBB

Rafli dikenal sebagai aktivis muda.

Ia vokal mengkritik kebijakan pemerintah daerah.

Ia kerap memimpin aksi, khususnya isu kebijakan publik dinilai merugikan masyarakat.

Aksi kali ini akan berlangsung damai.

Namun tetap menuntut Bupati Bone mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2.

“Kami imbau seluruh massa aksi agar tetap menjaga ketertiban. Kita ingin menunjukkan masyarakat Bone bisa bersuara dengan cara terhormat,” kata aktivis HMI ini. 

Sejumlah warga memberi tanggapan atas rencana aksi ini.

Warga, Haris (45), menilai kenaikan PBB-P2 sangat memberatkan.

“Jujur kami masyarakat kecil sangat terbebani. Harga kebutuhan pokok naik, sekarang pajak juga naik. Kami mendukung aksi ini selama dilakukan dengan damai,” ujarnya.

Warga lainnya, Nurhayati (39), berharap pemerintah mendengar aspirasi rakyat.

“Pemerintah seharusnya melihat kondisi ekonomi rakyat, jangan asal naikin pajak. Kalau bisa ditinjau ulang biar masyarakat tidak semakin susah,” harapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Demo Tolak Kenaikan PBB-P2 di Bone Ricuh! Polisi Tembakkan Water Cannon