Menimbang Peluang Sudewo Bertahan sebagai Bupati Pati

Agenda pemerintahan sementara dijalankan oleh Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.

ASN di kantor bupati mengaku tidak tahu keberadaan Sudewo, dan ponselnya tidak merespons saat dihubungi.

Sudewo juga tidak hadir sebagai inspektur upacara, yang akhirnya digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin.

Ada dugaan bahwa Sudewo menghindari sorotan publik di tengah tekanan politik dan proses hak angket DPRD yang bisa berujung pada pemakzulan.

Di sisi lain, KPK juga tengah mendalami dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi proyek DJKA, yang menambah kompleksitas situasi

Profil Singkat Sudewo

Lahir: 11 Oktober 1968, Pati, Jawa Tengah

Pendidikan:

SD Negeri 1 Slungkep

SMP Negeri 1 Kayen

SMA Negeri 1 Pati

S1 Teknik Sipil – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

S2 Teknik Pembangunan – Universitas Diponegoro (Undip) Semarang

Karier Awal:

Pegawai PT Jaya Construction (1993–1994)

Honorer Departemen PU Kanwil Bali (1994–1995)

PNS di Kanwil PU Jawa Timur dan Dinas PU Karanganyar (1996–2006)

Wiraswasta (2006–2009)

Karier Politik:

Anggota DPR RI dari Partai Demokrat (2009–2013)

Anggota DPR RI dari Partai Gerindra (2019–2024), Komisi V

Terpilih sebagai Bupati Pati pada Pilkada 2024, dilantik 20 Februari 2025

Diusung oleh koalisi besar: Gerindra, PKB, NasDem, PSI, Golkar, Gelora, Perindo, dan PKN

Keluarga:

Istri: dr. Atik Kusdarwati

Anak: 4 orang, salah satunya perwira polisi yang dilantik oleh Presiden Prabowo

Kontroversi dan Sorotan Publik

Kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen Kebijakan ini memicu demo besar pada 13 Agustus 2025 dan dianggap memberatkan warga.

Pernyataan Menantang Warga “Silakan bawa 50 ribu orang, saya tidak akan gentar,” ucapnya, yang kemudian viral dan memicu kemarahan publik.

Goyang Trio Macan di Pendopo Acara hiburan di lingkungan pemerintahan yang dinilai tidak etis.

Pemecatan Massal Tenaga Honorer RSUD Soewondo Ribuan pegawai non-ASN diberhentikan secara sepihak.

Proyek Videotron dan Renovasi Alun-Alun Dinilai tidak transparan dan tidak prioritas oleh warga.

Dugaan Suap Proyek DJKA Kemenhub Sudewo disebut dalam BAP tersangka dan KPK menyita Rp3 miliar dari rumahnya.

Peluang Sudewo Bertahan sebagai Bupati Pati

Sudewo Menolak Mundur

Sudewo menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur kecuali melalui mekanisme konstitusional. Ia menyatakan dipilih secara demokratis dan hanya bisa diberhentikan lewat prosedur resmi seperti hak angket dan pemakzulan.

Proses Hak Angket DPRD Masih Berjalan

DPRD Pati telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kebijakan. Jika terbukti, DPRD bisa mengusulkan pemakzulan ke Mahkamah Agung. Namun, proses ini masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan final.

Tekanan Publik Terus Meningkat

Demo besar pada 13 Agustus dan rencana aksi lanjutan menunjukkan bahwa desakan warga tidak mereda. Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu menyatakan akan terus mengawal proses hak angket hingga Sudewo lengser.

 Dugaan Korupsi DJKA Menambah Beban

Sudewo juga terseret dalam dugaan suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). KPK telah menyita uang dari rumahnya dan menyebut namanya dalam BAP tersangka. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini memperburuk citranya.

Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai keengganan Sudewo untuk mundur meski sudah ada desakan hingga usulan pemakzulan menunjukkan sifat mayoritas kepala daerah di Indonesia.

Ray pun menyindir dengan menyebut suatu keajaiban ketika seorang kepala daerah seperti Sudewo justru menyatakan mundur ketika memang sudah didesak oleh warganya.

"Itu sih tidak mengherankan (Sudewo tidak mundur). Tipikal khas politisi Indonesia. Yang mengherankan itu bila Pak Sudewo langsung mundur, itu baru ajaib," katanya kepada Tribunnews.com, Kamis (14/8/2025).

"Jangankan hanya karena (soal ) lisan, di beberapa kasus, bahkan kepala daerah yang sudah di-OTT KPK juga tidak mau mundur sampai ada putusan pengadilan yang bersifat tetap," sambung Ray.

Ray menganggap seorang pejabat yang menyatakan mundur setelah membuat kesalahan kebijakan seperti Sudewo bukanlah budaya politik di Indonesia.

Dia mengatakan budaya politik di Tanah Air adalah merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun.

Ia juga menilai hal itu justru menjadi suatu kebanggan bagi politikus di Indonesia.

"Itulah budaya kita. Itu pula kebanggaan sebagian politisi kita. Bangga mampu mempertahankan kekuasaan sekalipun sudah kehilangan legitimasi," ujarnya.

Ray mengungkapkan ada lima faktor yang membentuk kepala daerah atau pun politikus di Indonesia memiliki sifat enggan untuk mundur dari jabatannya meski sudah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Pertama, kekuasaan membuat seorang politikus atau pun kepala daerah menjadi sangat terhormat.

Kedua, politikus ataupun kepala daerah bisa memperoleh kekayaan jika memiliki kekuasaan.

"Ketiga, biaya mendapatkannya (kekuasaan) sangat mahal," ujar Ray.

Keempat, status seorang politikus akan naik berkali lipat jika memiliki jabatan seperti kepala daerah.

Terakhir, kekuasaan yang sudah didapat dapat diwariskan ke anak-cucunya sehingga melahirkan dinasti politik.

"Lima faktor inilah membuat jabatan eksekutif itu, khususnya, amat sangat menggiurkan," ujarnya.

Ketika ditanya faktor utama yang membuat Sudewo enggan mundur sebagai Bupati Pati, Ray mengungkapkan tidak ada.

Dia mengatakan justru kelima faktor di atas adalah pertimbangan yang dipikirkan Sudewo sehingga tidak mau mundur.

"Kelima faktornya dapat," kata Ray singkat.

Peluang Sudewo untuk bertahan masih terbuka secara hukum, tetapi semakin sempit secara politik dan sosial.  Ia menghadapi tekanan dari DPRD, warga, partai pengusung, dan lembaga penegak hukum.  Jika Pansus DPRD menemukan pelanggaran berat, pemakzulan bisa menjadi kenyataan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sudewo Enggan Mundur sebagai Bupati Pati, Pengamat: Itulah Tipikal Kepala Daerah di Indonesia, 

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Warga Pati Siapkan Demo Jilid 2! Aksi Besar pada 25 Agustus Tuntut Pemakzulan Bupati Sudewo,