Buruknya Komunikasi Bupati-Wabup Pati dengan DPRD: Sudewo 'One Man Show', Risma Ardhi Tertutup

TRIBUNNEWS.COM - Buruknya komunikasi Bupati Pati, Sudewo, dan wakilnya, Risma Ardhi Chandra dengan DPRD Pati, diungkap oleh Joni Kurnianto.

Adapun Joni Kurnianto merupakan anggota DPRD Pati dari Fraksi Partai Demokrat.

Joni menuturkan Sudewo merupakan tipe pemimpin 'one man show'. Dia menuturkan hal itu dibuktikan dengan jarangnya dirinya berkomunikasi dengan DPRD Pati terkait kebijakan yang akan dibuat.

Dia mengungkapkan hal itu termasuk terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Adapun kebijakan itu pun memicu demo besar-besaran warga Pati yang digelar pada Rabu (13/8/2025) yang berujung usulan pemakzulan oleh DPRD Pati terhadap Sudewo di hari yang sama.

"Kita nggak pernah dilibatkan. Suara kita nggak pernah didengar mungkin," katanya dikutip dari YouTube Nusantara TV, Sabtu (16/8/2025).

Baca juga: 3 Hari usai Usulan Pemakzulan Sudewo, Pansus Temukan 12 Kebijakan Ngawur Bupati Pati

Bahkan, Joni juga mengungkapkan buruknya komunikasi juga dialami oleh partai pengusung Sudewo yakni Partai Gerindra, Partai NasDem, PKS, dan PSI.

"Jadi memang kemarin itu contohnya saja lah. Jadi kami Partai Demokrat kan di luar dari partai pengusung dan pendukungnya. Jadi kami melihat dari partai pengusungnya saja itu kami melihat buntu komunikasinya," beber sosok yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Sudewo tersebut.

Berbeda dengan Sudewo, Joni menilai Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, merupakan sosok yang tertutup.

Dia berkelakar bahwa tertutupnya Risma Ardhi karena takut dengan Sudewo.

"Kalau wakil bupati cenderung tertutup. Mungkin takut sama bupati juga. Saya juga nggak tahu," ujarnya sembari tertawa.

Pansus Temukan 12 Kebijakan Ngawur Sudewo

Di sisi lain, Joni turut membeberkan hasil penyelidikan usai terbentuknya pansus hak angket terkait usulan pemakzulan Sudewo.

Dia mengungkapkan ada 12 kebijakan yang dibuat Sudewo diduga menyimpang atau ngawur.

Di antaranya adalah terkait dugaan penyelewengan pengadaan barang dan jasa hingga pembangunan infrastruktur yang diduga tidak sesuai dengan program efisiensi dari pemerintah pusat.