Sidak Pasar di Serang Cek Harga Beras, Mendagri: Harga Stabil karena Intervensi Beras SPHP Bulog

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan inspeksi mendadak di Pasar Rau, Serang, Banten, Rabu (20/8/2025) untuk mengecek stabilitas harga beras di pasaran. 

Dalam sidak ini, Tito juga menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai upaya menstabilkan harga aneka jenis beras yang juga menjadi fokus pemerintah dalam beberapa bulan terakhir. 

Terkait hasil sidak, Tito mengatakan harga beras relatif stabil karena adanya intervensi beras SPHP dari Bulog.

"Harga beras relatif stabil. Tapi tadi banyak menyampaikan salah satu yang membuat harga stabil karena ada intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog," kata Tito dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

Beras SPHP yang dijual di Pasar Induk Rau, kata Tito, dipatok dengan harga Rp.12.500 per kilogram. Satu paket beras berukuran 5 kilogram sehingga harga jual per paket menjadi Rp62.500.

Beras SPHP adalah jenis beras yang  sedang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog merencanakan bakal menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli-Desember 2025. 

HET beras medium berbeda-beda di setiap wilayah. Misalnya, di Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, HET beras medium adalah Rp 12.500 per kilogram, sedangkan di Aceh, Sumatera Utara, dan daerah lainnya adalah Rp 13.100 per kilogram. 

HET beras premium juga berbeda di setiap wilayah. Di Kalimantan, HET beras premium adalah Rp 15.400 per kilogram, sedangkan di Maluku dan Papua adalah Rp 15.800 per kilogram.

Tito mengingatkan agar seluruh kepala daerah proaktif menjalin kerja sama dengan cabang Bulog di daerah untuk membantu penyaluran beras. Ini karena Bulog dan BUMD bisa menjadi stabilisator harga beras di daerah.  

"Bulog kan punya cabang-cabang di semua provinsi dan kota. Kepala daerah harus proaktif datangi Bulog dan BUMD bidang pangan untuk bisa membantu penyaluran beras SPHP," kata Tito.

Tito mengingatkan, kepala daerah perlu berkontribusi melengkapi kebijakan nasional di bidang pangan. Kontribusi daerah dalam memasok pangan akan berangsur-angsur memperkuat otonomi daerah di bidang pangan.

"BUMD bidang pangan harus dioptimalkan sebisa mungkin," imbuh dia. 

Terpisah, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan pemda dapat proaktif memegang peran sebagai stabilisator harga beras, salah satunya dengan meminta cabang Bulog di daerah untuk menggelar operasi pasar jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga besar mencapai 5 persen dalam 2 minggu. 

Namun lanjutnya, cara itu sangat bergantung pada persetujuan Bapanas melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan Menteri Koordinator (Menko) Pangan.

"Jadi, pemda tidak bisa langsung minta Bulog operasi pasar," kata Khudori.

Khudori menekankan pentingnya operasi pasar, terutama di daerah yang bukan penghasil beras, seperti kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, pemda dapat menggerakkan BUMD bidang pangan sebagai penyangga. Ia mencontohkan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki BUMD Food Station untuk menyalurkan beras subsidi.

“Memang upaya ini memerlukan anggaran. Berhubung anggaran DKI Jakarta cukup besar, itu bisa dilakukan. Tetapi bagi daerah produsen beras yang surplus seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, bisa menjadi stabilisator beras,” ujar Khudori.

Selain itu pemda juga bisa berperan sebagai pengawas, misalnya dengan memberi peringatan bila ada indikasi penyelewengan saat operasi pasar.

“Selama ini yang terjadi, jika ada dugaan penyelewengan langsung ditindak aparat penegak hukum. Padahal, pemda bisa lebih dulu memberikan peringatan,” katanya.

Upaya lainnya adalah dengan mengelola beras dari petani lokal agar cadangan tetap terjaga. Pemda bisa berbagi peran dengan Bulog sebagai penyerap gabah nasional. Namun hal ini memerlukan anggaran cukup besar untuk menyerap beras dari petani.

“Jika stok yang tersedia kurang, pemda bisa beli ke Bulog. Bulog selain punya tanggung jawab pelayanan sosial, juga punya peran komersial,” jelas Khudori.

Upaya - upaya ini kata dia, karena situasi perberasan sangat kompleks. Produsen tengah berjibaku dengan kenaikan harga gabah kering yang menembus Rp 6.500 per kilogram, bahkan di beberapa tempat mencapai Rp 8.000 per kilogram. Sementara itu, HET beras yang ditetapkan pemerintah acapkali tidak menutup ongkos produksi beras.