Ibu Kota Negara
Di Depan Warga Dayak, Wapres Gibran Pastikan Pembangunan IKN Lanjut
Gibran meminta warga suku Dayak terus mendukung pembangunan IKN dan tidak termakan berita bohong atau hoaks
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Erik S
TRIBUNNEWS.COM, MEMPAWAH- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut.
Hal itu disampaikan Gibran Kepada hampir seribuan warga suku Dayak pada acara Ulang Tahun Ketua Tariu Borneo, Bangkule Rakjang (TBBR) Pangalangok atau Panglima Jilah di Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu, (23/8/2025).
"Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya," kata Gibran.
Baca juga: Saat Gibran Disambut Pasukan Merah di Mempawah, Pasukan Penjaga Tradisi Dayak
Gibran meminta warga suku Dayak terus mendukung pembangunan IKN. Ia meminta warga agar tidak termakan berita bohong mengenai mangkraknya proyek IKN tersebut.
"Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoax, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan," katanya.
Mantan Wali Kota Solo itu mengaku bahwa dirinya baru sebulan yang lalu meninjau pembangunan IKN. Berdasarkan hasil peninjauan proyek pembangunan masih berlangsung.
"Pembangunannya sudah baik, on progress semua, tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif. Jadi IKN ini bukan hanya sekedar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris," pungkasnya.
Tidak Ada Rencana Moratorium
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyatakan dengan tegas, tidak ada rencana moratorium atau penghentian sementara proyek IKN.
"Sebagaimana yang sudah pernah juga disampaikan, bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya," ucap Praseyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Desakan datang dari Partai Nasdem yang meminta Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota negara.
Baca juga: Masyarakat Kalimantan Timur Kini Dapat Akses Edukasi dan Peluang Investasi di Kawasan IKN
Jika belum memungkinkan, Nasdem mengusulkan moratorium sementara pembangunan IKN.
Meskipun menghargai seluruh masukan dan pendapat masyarakat, pemerintah tetap fokus pada target penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana inti dalam waktu tiga tahun ke depan.
Prasetyo menyebutkan bahwa Otorita IKN saat ini sedang bekerja keras memenuhi target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
"Berkenaan dengan IKN, tentu kami menerima semua pendapat masukan apapun itu," kata Prasetyo.
Ibu Kota Negara
Lelang Proyek Pembangunan IKN Tahap 2 Awal Agustus 2025 |
---|
Kaesang Pangarep Dukung Wapres Gibran Berkantor di IKN hingga Papua |
---|
Wapres Gibran Tunggu Perintah Presiden Prabowo Soal Rencana Berkantor di IKN |
---|
Kepala Bappenas: Kabupaten Penajam Paser Utara Tak Boleh Cuma jadi Penonton Pembangunan IKN |
---|
Istana Bantah Rencanakan Aturan Supaya Wakil Presiden Gibran Berkantor di IKN |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.