2.500 Warga Pati Kirim Surat ke KPK, Rela Bayar Rp 14 Ribu ke Kantor Pos

TRIBUNNEWS.COM, PATI - Sebanyak 11 loket pelayanan di Kantor Pos Pati, Jawa Tengah mendadak beroperasi seluruhnya. Hal itu karena ribuan warga Pati berlomba-lomba mengirimkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Baca juga: KPK Tunggu Kehadiran Bupati Pati Sudewo untuk Diperiksa Kasus Korupsi Besok

Ribuan warga tersebut mengirimkan surat ke KPK guna mendesak lembaga antirasuah itu segera meningkatkan status Bupati Pati Sudewo dalam dugaan kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dari saksi menjadi tersangka.

Sebelum mengirimkan surat, ratusan perwakilan warga melakukan aksi jalan kaki sejauh kurang-lebih satu kilometer dari Alun-Alun Pati menuju kantor pos.

Sesampainya di kantor pos, mereka masuk secara bergantian, sesuai kapasitas ruangan, untuk mengirimkan surat secara bergantian dengan biaya mandiri.

Manajer Eksekutif Kantor Pos Pati, Yudi Adiyanto menyambut baik masyarakat yang berbondong-bondong menggunakan layanan pos untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Kami memang sudah siapkan sebelumnya, biasanya hanya lima loket yang aktif, kali ini ada sembilan loket di depan, ditambah dua loket ekstensi di belakang sebagai cadangan. Total ada 11 loket. Ini demi ketertiban masyarakat dalam berkirim surat,” katanya, Selasa(26/8/2025).

Menurut dia, semua warga yang datang langsung dilayani. Pelayanan Kantor Pos Pati buka sejak pukul 07.00 hingga 20.00. “Pengiriman langsung hari ini (ke Jakarta-Red), biasanya malam. Perkiraan tiba di tujuan dengan layanan yang dipilih masyarakat, yakni kilat khusus, adalah 2-3 hari. Biaya kirimnya Rp 14 ribu,” jelasnya.

Yudi menjamin, aksi Masyarakat Pati Bersatu itu tidak mengganggu pelayanan reguler. Sebab, ada dua loket ekstensi di belakang yang khusus melayani keperluan publik di luar peserta aksi.

Jaludro, warga Kecamatan Juwana, mengatakan, bergabung dalam aksi ini atas inisiatif pribadi demi menyuarakan unek-unek rakyat. Ia mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp 14 ribu untuk mengirim surat ke KPK.

“Ini demi membela rakyat. Aksi ini dari rakyat untuk rakyat. Saya pakai biaya sendiri Rp 14 ribu. Harapannya Pati damai, dan KPK segera mengusut tuntas kasus korupsi Pak Sudewo,” ucapnya.

Seorang warga Kecamatan Tayu, Kristiani mengatakan, dia secara sukarela mengirimkan surat tersebut. Dia juga membayar sendiri ongkos kirim surat senilai Rp 14 ribu. "Sumpah bayar sendiri. Saya ikhlas," ujarnya.

Ia berharap surat dengan surat itu KPK bisa segera menindaklanjuti harapan warga Pati, yaitu agar KPK segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi di DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Selain itu kami harapannya Bupati Pati mundur, karena dianggap arogan. Kedua ada indikasi korupsi. Sudah dipanggil KPK tidak mau datang dengan alasan ada kegiatan. Kami memang sudah tidak suka dipimpin Sudewo," kata Kristiani.

Baca juga: Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Kumpulkan Donasi Rp148 Juta Ongkos Aksi Unjuk Rasa ke KPK

Koordinator Aksi, Mulyati memperkirakan ada 2.500 surat yang dikirim warga ke KPK pada Senin (25/8/2025). Namun, banyak diantara peserta aksi yang tidak bisa hadir secara langsung, sehingga menitipkan suratnya ke temannya yang hadir.

“Alhamdulillah aksi ini sukses luar biasa. Yang ikut jalan kaki sekitar 500 orang, yang kirim surat 2.500 orang. Tapi kami bagi di 21 kecamatan, tidak semua menumpuk di Pati. Tersebar di kantor-kantor pos di kecamatan. Sudah dimulai sejak kemarin, dan masih akan berlangsung sampai tanggal 27 Agustus,” tuturnya.