Bandung dan Surabaya Berlakukan Sekolah Daring Imbas Demo Rusuh, Bagaimana Jakarta?

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kota Bandung dan Surabaya melalui Dinas Pendidikan memberlakukan Sekolah Daring imbas demo rusuh.

Sejumlah wilayah di Indonesia menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai respons terhadap aksi demonstrasi yang berujung ricuh dan mengganggu keamanan serta akses pendidikan. 

Sekolah daring adalah bentuk pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan (online), tanpa tatap muka langsung antara guru dan siswa.

Aktivitas belajar, mengajar, diskusi, dan pengumpulan tugas dilakukan melalui internet menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet, atau Learning Management System (LMS) seperti Google Classroom

Alasan utama pemberlakuan PJJ adalah keamanan siswa dan guru, kemacetan ekstrem di sekitar titik demo, antisipasi kerumunan dan potensi kericuhan, dan minimalkan gangguan proses belajar mengajar.

Sekolah daring atau Pembelajaran Jarak Jauh di Bandung akan diberlakukan mulai Senin (1/9/2025).

Sementara itu, sekolah daring di Surabaya, diberlakukan mulai Senin-Kamis 1-4 September 2025.

Sekolah Daring di Bandung

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menetapkan 29 sekolah yang berada di sekitar titik rawan aksi demonstrasi untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai Senin (1/9/2025). 

Keputusan ini diambil menyusul kondisi Kota Bandung yang saat ini berada pada status siaga satu.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menjelaskan pihaknya telah menginventarisasi sekolah yang lokasinya berada di radius dekat dengan titik-titik konsentrasi aksi, termasuk sekitar gedung dewan, Mapolrestabes Bandung, Polda Jabar, dan DPRD Jawa Barat.

“Hari ini kita akan kumpulkan kepala sekolah di titik-titik yang radiusnya tidak jauh dari lokasi demonstrasi."

"Sudah ada sekitar 29 TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, di Kota Bandung yang akan melaksanakan PJJ mulai Senin,” ujar Asep saat dikonfirmasi, Sabtu (30/8/2025).

Asep menambahkan, selain sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan, satuan pendidikan lain juga diperbolehkan mengambil kebijakan PJJ jika dirasa berpotensi terdampak.

“Kalau sekiranya walaupun tidak langsung dekat, tapi jadi titik kumpul menuju lokasi aksi, sekolah juga bisa mengambil kebijakan melaksanakan PJJ,” jelasnya.