Demo di Wilayah NTB Hari Ini: Berlangsung Damai, Ketua DPRD Lombok Timur Kecam Sikap DPR RI

TRIBUNNEWS.COM - Hingga hari ini, Senin (1/9/2025), demo masih terus berlanjut di berbagai wilayah di Indonesia.

Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 lalu itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

Massa menuntut pembubaran DPR, penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), reformasi sistem perpajakan bagi buruh, pengesahan RUU ketenagakerjaan tanpa omnibus law, revisi terhadap RUU Pemilu, hingga desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur.

Pada 25-26 Agustus, demo digelar di Gedung DPR RI, Jakarta dan berakhir ricuh. Kemudian, puncak demo pada 26 Agustus adalah tewasnya seorang driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan, yang terlindas mobil Rantis Brimob saat unjuk rasa berakhir ricuh.

Kemudian, pada 29 Agustus, demo digelar sebagai respons atas insiden tewasnya Affan Kurniawan, yang terlindas mobil Rantis Brimob.

Demo itu pun terus berlanjut hingga saat ini, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga masih menggelar unjuk rasa, seperti di Lombok Timur, Lombok Tengah, hingga Sumbawa.

Lombok Timur

Update demo di Lombok Timur Senin, pada pukul 16.01 WITA atau 15.01 WIB, sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lombok Timur.

Dari pantauan TribunLombok.com, ratusan massa aksi mendatangi kantor DPRD Lombok Timur sekitar pukul 11.47 WITA atau 10.47 WIB dan demo berlangsung damai.

Ketua DPRD Lombok Timur, M Yusri, pun menemui massa unjuk rasa dan menyatakan bahwa dirinya juga mengecam keras sikap serta pernyataan sejumlah anggota DPR RI yang dinilai menyakiti hati masyarakat.

“Terus terang saya mengecam keras, sudah jelas berkonsekuensi dari tindakan dan sudah dirasakan,” tegas Yusri di depan massa aksi.

Yusri juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya driver ojol, Affan Kurniawan, yang meninggal akibat ditabrak kendaraan taktis Brimob beberapa waktu lalu.

Baca juga: Perhimpunan Pemuda Hindu NTB Ajak Masyarakat Tidak Mudah Terhasut dan Tetap Jaga Kondusivitas

“Tentu kita berdoa bersama, semoga almarhum mendapatkan tempat baik yang layak di sisi Allah SWT. Semoga keluarga ditinggalkan diberikan kekuatan, keikhlasan, dan kesabaran,” ucapnya.

Yusri pun mengajak semua pihak berdoa, supaya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan masyarakat Indonesia menemukan jalan keluarnya dan berlangsung aman serta kondusif.

Dia juga mengapresiasi aspirasi yang disuarakan secara damai dan tuntas.

“Semoga cepat pulih dan menemukan solusi. Alhamdulillah adik-adik ini sudah menyuarakan aspirasi secara damai dan tertib,” kata Yusri.

Setelah berunjuk rasa dan berdialog dengan ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya, massa aksi mulai meninggalkan gedung DPRD 13.06 WITA atau 12.06 WIB.

Lombok Tengah

Sementara itu, update demo di Lombok Tengah yang dikutip pada 15.12 WITA atau 14.12 WIB, massa aksi juga menggelar demo di Gedung DPRD Lombok Tengah, Senin.

Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri dan Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan menemui langsung massa aksi di sana.

Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah dan seluruh anggota DPRD Lombok Tengah juga ikut serta menemui massa aksi.

Turut hadir pula Kapolres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto, Dandim dan sejumlah pejabat lainnya.

Demonstrasi pun berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, tidak ada saling dorong atau adu mulut antara demonstran dengan aparat keamanan.

Massa aksi hanya sampai di luar gedung tepatnya di pinggir jalan, sehingga lalu lintas sempat sedikit tersendat. 

Para mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan lantang, setidaknya ada puluhan tuntutan baik untuk DPRD Lombok Tengah maupun untuk DPR RI. 

Aksi unjuk rasa itu baru berhenti ketika ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan menandatangani aspirasi mahasiswa.

"Bismillahirrahmanirrahim saya ketua DPRD Lombok Tengah disaksikan oleh wakil-wakil ketua DPRD, ketua-ketua fraksi, ketua komisi, dan masyarakat bahwa ikhlas kita senafas dan seperjuangan dan kami akan menandatangani tuntutan adik mahasiswa dan memperjuangkannya," jelas Lalu Ramdan, Senin, dikutip dari TribunLombok.com.

Lalu Ramdan menyampaikan, soal ucapan maupun tingkah laku anggota dewan, pihaknya juga mengaku sangat menyesali hal tersebut.

Dia pun menghimbau kepada seluruh ketua partai untuk menjaga partai dan menjaga perasaan masyarakat. 

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah mengingatkan para anggota dewan tersebut.

Terkait represifitas aparat kepolisian hingga ojol dilindas, Lalu Ramdan akan menyuarakan hal yang sama dengan tuntutan mahasiswa karena pihaknya juga berasal dari masyarakat.

Sumbawa

Update demo di Sumbawa, dikutip pada pukul 15.38 WITA atau 14.38 WIB, puluhan mahasiswa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD KSB, pada Senin ini.

Para mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan mereka, Setelah itu, massa bergerak ke kantor DPRD KSB untuk melanjutkan aksi dan langsung disambut oleh Bupati KSB Amar Nurmansyah, Kapolres KSB, Dandim 162 KSB, serta unsur pimpinan DPRD, termasuk ketua, wakil, dan anggota dewan. 

Mereka semua berdiri mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh koordinator lapangan (korlap).

Berdasarkan pantauan TribunLombok.com, aksi berjalan tertib dan damai dengan pengawalan dari gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP.

Setelah para mahasiswa membacakan orasi dan tuntutan, Pemda KSB, DPRD dan mahasiswa menandatangani dokumen berisi poin-poin tuntutan yang disampaikan.

Adapun tuntutan para mahasiswa sebagai berikut.

Tuntutan Nasional:

• Menolak kenaikan tunjangan DPR RI
• Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR
• Mendesak Presiden Prabowo segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya
• Evaluasi dan reformasi kinerja kepolisian
• Mendesak pengusutan tindakan represif aparat kepolisian
• Mendesak kepolisian usut tuntas kematian Affan Kurniawan
• Meminta percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset

Tuntutan Daerah:

• Evaluasi proyek strategis daerah KSB tahun 2025
• Cabut dan perjelas Perda “Pariwisata”
• Mendesak penutupan tempat dugaan penjualan minuman keras (miras) dan praktik prostitusi yang marak di KSB

Bupati KSB, Amar Nurmansyah, mengatakan semua tuntutan yang dibacakan tersebut sudah diterima dan disetujui oleh semua pihak.

"Tujuh tuntutan itu sudah kami setujui, tinggal kami teruskan ke pusat karena bukan wewenang kami," kata Amar pada Senin (1/9/2025).

Sedangkan tuntutan yang tiganya akan menjadi fokus kami nantinya, meski ada beberapa yang sudah kami lakukan dan jalankan.

"Ini sangat serius kami akan selesaikan terutama persoalan daerah," pungkasnya.

Kapolresta Mataram Bantah Ada Penembakan Acak di DPRD NTB

Unjuk rasa di DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), sebelumnya, sempat berujung ricuh karena adanya pembakaran kantor DPRD NTB, pada Sabtu, 30 Agustus lalu.

Namun, kondisi Mataram saat ini masih tetap aman.

Pasca insiden pembakaran gedung parlemen di Jalan Udayana Kota Mataram, polisi menetapkan status siaga satu. Di mana para personil diminta untuk tetap siaga selama beberapa hari ke depan. 

Status tersebut hanya berlaku untuk anggota kepolisian saja, sementara untuk masyarakat diminta untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. 

Sebelumnya, sempat beredar kabar juga di sejumlah grup Whatsapp terkait adanya penembakan acak yang akan dilakukan oleh sniper yang tersebar di sejumlah gedung-gedung bertingkat di Mataram. 

Namun, Kapolresta Mataram Kombes Pol Hendro Purwoko membantah kabar tersebut.

Dia memastikan informasi yang mengabarkan adanya penembakan acak oleh aparat kepolisian saat aksi demo itu adalah informasi sesat.

"Kami mengimbau kepada masyarakat, jangan mudah membaca informasi yang belum tentu benar," kata Hendro, Senin, dikutip dari TribunLombok.com.

"Kami tegaskan di sini tidak ada istilah penembakan yang mungkin beredar di masyarakat," kata Hendro. 

Hendro juga mengimbau kepada massa aksi yang akan melakukan demonstrasi, untuk tetap pada tujuan awal. 

Dia menekankan agar massa aksi tidak terprovokasi hingga menyebabkan kericuhan yang justru merugikan para pendemo. 

"Untuk pendemo silakan menjalankan aspirasi dengan tertib sesuai undang-undang yang ada untuk melakukan aksi, kami siap melakukan pengamanan," tegasnya. 

Terkait adanya instruksi Kapolri untuk melakukan tindakan tegas kepada pendemo yang anarki, Hendro mengatakan akan menyesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. 

"Kita sesuaikan dengan tahapan, iya (sesuai perintah Kapolri)," kata Hendro. 

(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunLombok.com/Robby/Rozy/Sinto/Toni)