Program Makan Bergizi Gratis
Daftar Sekolah yang Siswanya Diduga Alami Keracunan MBG di Karanganyar
Puluhan siswa di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, diduga keracunan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Namun korban terus bertambah, dan kami koordinasi dengan empat klinik sekitar untuk ruang penanganan," papar Sulistyo.
Menurutnya, sampel makanan MBG sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan Karanganyar untuk diuji.
"Kemungkinan ada penyebab dari makanan dan minum yang menyebabkan ini dan sampel makanan sudah kami serahkan ke Dinkes Karanganyar," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Tawangmangu Padian Agung Wahnata mengatakan, menu MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan telah diambil sampelnya untuk diuji di laboratorium kesehatan.
Adapun menu MBG yang disajikan kepada para siswa berupa nasi goreng ayam suwir dan lalapan.
"Dari hasil puskesmas, sebagian sudah membaik dan bisa dipulangkan," ungkap Padian.
Diberitakan sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga 4 Oktober 2025, ada total 10.842 anak menjadi korban keracunan MBG.
Sebagai bentuk tanggung jawab, JPPI mendesak agar dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup seluruhnya untuk sementara waktu.
Pada Senin, 29 September 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menonaktifkan sejumlah SPPG.
Namun, penutupan itu hanya berlaku pada sebagian kecil SPPG, sedangkan ribuan dapur lain yang tetap beroperasi, seolah diabaikan dari potensi bahaya yang sama.
Catatan JPPI, dalam sepekan pasca-penutupan sebagian SPPG (29 September–3 Oktober 2025), jumlah korban justru naik menjadi 1.833 anak.
Dengan demikian, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 menembus 10.482 anak.
“Dapat disimpulkan, penutupan sebagian SPPG tidak efektif. BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” tegas Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji.
Pihaknya beralasan, desakan penutupan ini karena akar masalah MBG jauh lebih kompleks daripada sekadar kasus keracunan, seperti lemahnya standar pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan.
(Tribunnews.com/Deni/Rina Ayu)(TribunSolo.com/Mardon Widiyanto)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.