Pemkab Bogor Perkuat Basis Data dan Sinergi Lintas Sektor untuk Penataan Permukiman
Pemkab Bogor bentuk Forum PKP dan perkuat basis data untuk wujudkan tata kelola perumahan dan permukiman terintegrasi di Kabupaten Bogor.
TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Ajat Rochmat Jatnika memimpin Rapat Penguatan Basis Data Kelompok Kerja Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PPKP) sekaligus Persiapan Pembentukan Forum PKP, yang digelar di Hotel Harris Cibinong City Mall, Kamis (9/10/2025).
Dalam arahannya, Sekda Ajat menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menyamakan visi, misi, serta program antar perangkat daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi di Kabupaten Bogor.
“Ini adalah forum ad hoc yang mencoba menyatukan visi dan program lintas dinas, baik di dalam maupun di luar urusan perumahan. Sebab, pembangunan perumahan bukan hanya tanggung jawab Dinas Perumahan, tapi juga melibatkan aspek pertanahan, bangunan, kreativitas, edukasi, dan lain-lain,” jelas Ajat.
Ia menekankan pentingnya data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Pemkab Bogor Raih Penghargaan Digital Transformation Governance Index dari UGM
“Perencanaan yang baik berawal dari data yang baik. Kalau datanya salah, maka hasilnya pun tidak akan tepat. Karena itu, semua pihak harus duduk bersama untuk menyatukan data dan persepsi,” tegasnya.
Ajat juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Bogor dalam penyediaan kawasan perumahan layak dan berkelanjutan di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk.
“Kami sedang memetakan dua kawasan perumahan di 13 wilayah untuk melihat efektivitas dan efisiensinya. Ini penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru seperti banjir, kriminalitas, atau ketimpangan sosial,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sekda mendorong terwujudnya sinergi multisektoral antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan kawasan permukiman yang ideal.
“Perumahan yang tidak direncanakan dengan baik akan menjadi beban di masa depan. Karena itu, kita harus berpikir kreatif dan berkolaborasi lintas sektor. Saya minta agar diambil satu lokasi contoh yang bisa dijadikan proyek percontohan sebagai model kawasan ideal,” ujarnya.
Terkait penyediaan air bersih dan sanitasi, Ajat menyampaikan bahwa Pemkab Bogor tengah menyiapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) untuk memperluas cakupan layanan air bersih, khususnya di wilayah timur yang masih minim pelayanan.
“Perumda Tirta Kahuripan terus kita dorong agar mampu meningkatkan jangkauan layanan. Kita juga membuka peluang kerja sama dengan investor dalam penyediaan air bersih, karena ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi,” pungkasnya.
Melalui penguatan basis data dan pembentukan Forum PKP, Pemkab Bogor berharap penataan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam mewujudkan Kabupaten Bogor Maju, Sejahtera, dan Berkeadaban.
Baca juga: Rudy Susmanto Resmi Lantik 63 Pejabat dan 247 PPPK Tahap II, Perkuat Kinerja Pemkab Bogor
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
Tingkatkan Akses Pendidikan Tinggi, Bupati Bogor Canangkan Program Satu Desa Satu Sarjana |
![]() |
---|
MTI: 95 Persen Kawasan Perumahan Tak Miliki Akses ke Transportasi Massal |
![]() |
---|
Bupati Bogor Lantik PPPK Penuh Waktu Tahap II, Paruh Waktu Masih Diproses |
![]() |
---|
Respons Putusan MK, Pemerintah Bakal Revisi UU Tapera |
![]() |
---|
Sosok Sahara, Wanita yang Berseteru dan Viralkan Yai Mim Eks Dosen UIN Malang, Jadi Sasaran Warganet |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.