Viral WNA Asal Israel Punya KTP Beralamat di Cianjur, Bupati: Palsu, Buat Sendiri

Ringkasan Berita:

• KTP WNA Israel yang beredar di media sosial tersebut dinyatakan palsu karena tidak terdaftar
• NIK dalam KTP tersebut tidak terdaftar dalam sistem
• Bupati Cianjur mengatakan KTP tersebut dibuat sendiri

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG- Warga Negara Asing (WNA) asing asal Israel yang viral memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan beralamat di Cianjur, Jawa Barat, dinyatakan tidak benar.

KTP yang beredar di media sosial tersebut dinyatakan palsu karena tidak terdaftar. Dalam informasi yang beredar, pemilik KTP tersebut adalah seorang pria bernama Aron Geller.

 KTP palsu tersebut terungkap setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemui Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian.

Baca juga: Heboh WN Israel Punya KTP Cianjur Jawa Barat, Begini Penampakannya

Disampaikan Dedi Mulyadi, KTP pria diduga WNA Israel itu dipastikan palsu alias hasil rekayasa.

Hal ini dijelaskan Dedi Mulyadi dalam postingan akun media sosial, dikutip Tribunjabar.id, Senin (27/10/2025).

"Tadi saya ditanya wartawan mengenai adanya warga negara Israel yang ber-KTP Cianjur, ini bagaimana penjelasannya?" tanya Dedi Mulyadi.

Mohammad Wahyu mengaku pihaknya sudah mengecek KTP tersebut ke dinas terkait.

Ternyata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur pihaknya tidak menemukan data tersebut pada sistem.

"Jadi kami sudah cross check baik sistem dan itu terkoneksi dengan sistem di nasional baik menggunakan nama maupun NIK," ujar Wahyu.

"Dan itu tidak ditemukan hasilnya, jadi KTP tersebut palsu, jadi membuat sendiri," sambung Bupati Cianjur tersebut.

Lantas, Bupati Cianjur itu memastikan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan KTP WNA yang viral tersebut.

"Disdukcapil di Kabupaten Cianjur dan Disdukcapil manapun tidak ada yang mengeluarkan KTP tersebut," tegas Wahyu.

Baca juga: Terapis Remaja Tewas di Jaksel: Direkrut Perusahaan Outsourcing, Korban Gunakan KTP Orang Lain

Kemudian Dedi Mulyadi menambahkan bahwa Disdukcapil sudah terintegrasi, sehingga datanya tidak akan ada perbedaan dengan data penduduk di pusat.

"Disdukcapil kan terintegrasi, tidak mungkin satu dengan yang lainnya berbeda, ini penjelasannya, mohon dipahami," ungkap Dedi Mulyadi.

Kronologis