Tak Jadi Dimakzulkan, Sudewo ke Pendukungnya: Tak Usah Selamatan, Biasa Saja

Yang pertama beragendakan penyampaian hasil Pansus Hak Angket DPRD Pati terkait kebijakan Sudewo.

Dalam agenda tersebut, Pansus Hak Angket melaporkan ada beberapa kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai melanggar aturan.

Seperti kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai tak aspiratif dan menimbulkan kegaduhan.

Lalu kebijakan lainnya yang dinilai melanggar larangan kepala daerah adalah pengangkatan Direktur RSUD dan Dewan Pengawas RSUD karena mengandung unsur nepotisme.

Unsur nepotisme lainnya yakni saat bupati mengangkat Ketua Badan Zakat Nasional (Baznas) Pati, karena yang bersangkutan adalah tim sukses pemenangan Sudewo saat pilkada 2024 lalu.

Agenda rapat kedua yakni penyampaian hak menyatakan pendapat anggota DPRD.

Dalam rapat kedua tersebut, hanya PDIP yang menuntut adanya pemakzulan terhadap Sudewo.

Selebihnya meminta Sudewo untuk melakukan perbaikan kinerja.

"Dari tujuh fraksi, PDIP menghendaki agar Bupati dimakzulkan. Akan tetapi ada enam fraksi menghendaki Bupati diberi rekomendasi untuk memperbaiki kinerja ke depan."

"Bupati (secara virtual) juga telah menyampaikan akan memperbaiki kinerjanya," kata Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin.

Mengutip TribunJateng.com, Ali menuturkan bahwa total ada 36 suara dalam enam fraksi yang meminta Sudewo melakukan perbaikan.

Baca juga: Selamat dari Pemakzulan, Sudewo Ucap Terima Kasih ke DPRD Pati, PDIP Minta Maaf ke Masyarakat

Sementara sisanya atau 13 orang dari fraksi PDIP yang meminta Sudewo dimakzulkan.

"Maka, hasil dari rapat paripurna ini adalah berupa rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati ke depan," kata dia.

Ali memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan ini.

"Itulah hasil akhir dari DPRD Kabupaten Pati setelah bekerja sekira dua bulan dalam pembahasan mengenai kebijakan Bupati," ujar dia.