Bupati Bogor Rudy Susmanto Dampingi Gubernur Jabar Temui Warga Terdampak Kebijakan Tambang

TRIBUNNEWS.COM - Bupati Bogor Rudy Susmanto, mendampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam kegiatan silaturahmi bersama calon penerima Bantuan Masyarakat Desa Terdampak Pengaturan Pembatasan Kegiatan Tambang dan Operasional Angkutan Barang di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Acara berlangsung di Ruang Serbaguna 1, Setda Kabupaten Bogor, Senin (3/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penutupan sementara aktivitas tambang. 

Ia menjelaskan, langkah penutupan tambang ini merupakan respon terhadap berbagai persoalan sosial dan kerusakan lingkungan di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.

“Penutupan tambang ini bagian dari upaya kami menata ulang sistem pertambangan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pajak tambang harus memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga sekitar, bukan hanya untuk pengusaha besar,” tegas Dedi Mulyadi.

Selain bantuan tunai, Pemprov Jabar juga tengah menyiapkan program kredit kendaraan tanpa uang muka (DP) bagi para sopir truk tambang melalui kerja sama dengan Bank BJB, guna memberikan peluang usaha dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Pihaknya juga berkomitmen agar aktivitas tambang ke depan tidak lagi menimbulkan eksploitasi manusia, dengan memastikan para pekerja tambang harus mendapat perlindungan dan asuransi keselamatan kerja. 

"Saya tidak ingin lagi ada kuli atau sopir tambang tanpa jaminan keselamatan kerja. Tambang harus menghadirkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Bahan baku tambang yang murah tidak boleh lagi menjadi sumber kesengsaraan rakyat," tutur Dedi Mulyadi.

Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan menata kembali seluruh sistem pertambangan, termasuk distribusi pajak, perizinan, tata kelola jalan, serta pengawasan lingkungan. 

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menyiapkan langkah strategis untuk menindaklanjuti kebijakan Pemprov Jawa Barat terkait pembatasan kegiatan tambang dan operasional angkutan barang di wilayah Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg.

Ia menjelaskan bahwa Pemkab Bogor telah menyiapkan rancangan anggaran pembebasan lahan jalan khusus tambang senilai sekitar Rp100 miliar yang masuk dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Baca juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Sambut Kunjungan Edukatif Siswa SDN Citeureup 02 di Pendopo

“Kami sudah siapkan anggaran untuk pembebasan lahan jalan khusus tambang dalam rancangan APBD 2026 sebesar kurang lebih Rp100 miliar. Saat ini proses appraisal sedang berjalan dan diharapkan dapat selesai pada akhir tahun ini,” ungkap Rudy Susmanto.

Lebih lanjut, Rudy Susmanto menuturkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan khusus tambang baru bisa dilakukan setelah keputusan resmi dari Pemprov Jawa Barat mengenai hasil kajian konsultan terkait dampak penutupan kegiatan tambang.

“Kita masih menunggu hasil kajian dari konsultan yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur menyampaikan bahwa penutupan tambang sifatnya sementara, sampai hasil kajian selesai,” jelas Rudy Susmanto. 

Rudy Susmanto menegaskan, Pemkab Bogor akan meninjau kembali skema penganggaran yang telah disiapkan. Namun, jika hasil kajian mengarah pada solusi pembangunan jalan khusus, Pemkab Bogor siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan pihak swasta, termasuk para pemilik tambang.

“Kalau kolaborasi bisa berjalan bersama pemerintah provinsi, pusat, dan para pemilik tambang, maka pada tahun 2026 pembebasan lahan dapat dilakukan, dan pembangunan jalan khusus tambang bisa dimulai. Ini bukan hal yang mustahil,” tegasnya.