Sabtu, 8 November 2025

Yanni Usulkan Dana Otsus Papua Disalurkan Langsung ke Rakyat untuk Kurangi Risiko Kebocoran Anggaran

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Yanni mengusulkan dana otsus diberikan langsung ke rakyat.

Editor: Wahyu Aji
istimewa
DANA OTSUS PAPUA -  Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Yanni mengusulkan dana otonomi khusus (otsus) diberikan langsung ke rakyat. Yanni (berbaju cokelat) berdiri di samping Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Yanni, anggota KEPP Otsus Papua, mengusulkan agar dana Otonomi Khusus disalurkan langsung ke rakyat Papua melalui skema BLT.
  • Ia juga mengusulkan peningkatan alokasi dana Otsus dari 2,25 persen menjadi 3–6?ri plafon Dana Alokasi Umum.
  • Selain itu, Yanni mendorong penguatan identitas kultural Papua dengan pemberian sebutan seperti "Tanah Injili yang Diberkati"

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Yanni mengusulkan dana otonomi khusus (otsus) diberikan langsung ke rakyat.

Dana Otsus Papua itu dapat disalurkan melalui mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Yani menilai skema BLT akan mengurangi risiko "company lost" atau kebocoran anggaran yang selama ini sering terjadi karena tata kelola dan manajemen pemerintahan yang belum optimal. 

Hal tersebut merupakan terobosan baru dalam tata kelola dana otonomi khusus (Otsus). 

Yani meminta agar sebagian besar dana Otsus dialokasikan langsung kepada rakyat Papua melalui mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Selama 24 tahun Otsus berjalan, banyak infrastruktur dibangun, tetapi kualitas hidup masyarakat Papua tidak berubah signifikan. Karena itu saya mengusulkan dana Otsus diberikan langsung ke rakyat melalui rekening penerima," ujar Yanni dikutip Rabu (5/11/2025).

Yanni telah menyampaikan usulan itu saat mengikuti Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).

Ketua DPD Gerindra Provinsi Papua tersebut mengaku menyampaikan tiga poin penting kepada Wakil Presiden agar menjadi pertimbangan pemerintah dalam mempercepat pembangunan manusia di Papua.

Yanni juga meminta pemberian BLT diatur secara berkeadilan, dengan nominal lebih besar bagi guru, tenaga kesehatan, dan tokoh agama, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam membangun manusia Papua.

"Kalau dananya langsung masuk ke rekening rakyat Papua, lebih transparan dan langsung memperkuat ekonomi keluarga. Dampaknya bisa ke pendidikan, kesehatan, sampai menurunkan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Papua," kata Yanni.

Menurut Yanni, gagasan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa melalui BLT yang adil kualitas hidupa manusia di Papua akan terangkat. Pembangunan manusia merupakan inti dari kesejahteraan rakyat, sekaligus faktor utama keberhasilan Otonomi Khusus. 

Dalam pandangan Yanni, arah kebijakan ini memiliki dasar kuat dalam teori ekonomi pembangunan modern. Ia mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel, Gary S. Becker yang melalui teori "human capital" menempatkan investasi pada manusia.

Terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Kalau manusianya maju, otomatis ekonomi daerah ikut bergerak. Ini prinsip sederhana yang sering kita abaikan dalam pembangunan Papua," ujar Yanni.

Usulan Kenaikan Dana Otsus

Selain BLT, Yanni juga menyoroti formula pembiayaan Otsus yang saat ini hanya sebesar 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved