Legislator Golkar Usul Dapur SPPG Jadi Posko Makanan Darurat di Wilayah Bencana

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan pemerintah perlu memaksimalkan seluruh infrastruktur yang sudah tersedia di lapangan.
• Dia mengusulkan agar Dapur SPPG di daerah bencana segera dialihfungsikan menjadi Posko Bantuan Makanan Tanggap Darurat.
• SDM pengelola dapur MBG perlu dibekali pelatihan penanganan logistik bencana.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serangkaian bencana alam berupa banjir, gempa bumi, dan longsor kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia, terutama Aceh, Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), hingga beberapa daerah di Jawa. 

Menyikapi situasi tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Singgih Januratmoko, menyampaikan duka mendalam kepada seluruh warga terdampak maupun keluarga korban.

Baca juga: Komisi IV DPR Minta Pemerintah Bertindak usai Viral Video Kayu Gelondongan di Banjir-Longsor Sumatra

"Atas nama pribadi dan keluarga besar Komisi VIII DPR RI, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para keluarga korban yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Kita semua turut berduka," kata Singgih kepada wartawan, Minggu (30/11/2025).

Di saat seperti ini Singgih mengatakan solidaritas dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk bangkit dan meringankan beban para korban.

Singgih menilai pemerintah perlu memaksimalkan seluruh infrastruktur yang sudah tersedia di lapangan. 

Dia secara khusus menyoroti potensi besar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memiliki struktur, tenaga, dan fasilitas memadai.

"Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Saya melihat Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menjadi posko logistik dan dapur umum darurat," ujarnya.

Sebab itu, Singgih mengusulkan agar Dapur SPPG di daerah bencana segera dialihfungsikan menjadi Posko Bantuan Makanan Tanggap Darurat. 

Menurutnya infrastruktur dapur yang telah memenuhi standar operasional program MBG dipandang mampu menjadi tulang punggung logistik pangan dalam situasi krisis.

"Program MBG hadir dengan infrastruktur dapur yang sudah terstandarisasi, memiliki rantai pasok bahan pangan, dan sumber daya manusia yang terlatih. Ini adalah aset nasional yang harus kita optimalkan. Pada masa damai, dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan di masa bencana, dapur ini dapat menjadi jantung logistik makanan untuk korban terdampak," ucapnya.

Legislator Golkar dari Dapil Jateng V ini menambahkan, percepatan alih fungsi dapur darurat ini membutuhkan instruksi resmi dari Kementerian Sosial dan BNPB agar Dapur SPPG di wilayah terdampak otomatis berada di bawah koordinasi BPBD setempat. 

Selain itu, SDM pengelola dapur MBG juga perlu dibekali pelatihan penanganan logistik bencana agar siap diterjunkan kapan pun.

Di sisi lain, Singgih menilai pemerintah perlu memastikan mekanisme pendanaan darurat yang fleksibel melalui APBN, khususnya lewat Kementerian Sosial dan BNPB, agar operasional dapur darurat dapat berjalan optimal, termasuk dalam pengadaan bahan baku.