Realisasi Dana Otsus, Komitmen Pemerintah Bangun Papua

Ringkasan Berita:

• Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam melanjutkan pembangunan di Papua
• Pemerintah juga mendorong percepatan penetapan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otsus Tahun 2026 
• Ribka Haluk menyampaikan bahwa Kemendagri terus berperan aktif dalam mengawal realisasi Dana Otsus

TRIBUNNEWS.COM — Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam melanjutkan pembangunan di Papua melalui penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2025 yang telah terealisasi penuh. 

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan penetapan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otsus Tahun 2026 agar agenda pembangunan dapat dijalankan tanpa hambatan waktu.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berperan aktif dalam mengawal realisasi Dana Otsus sekaligus mempercepat proses penetapan RAP Dana Otsus untuk tahun anggaran berikutnya.

Menurut Ribka, pengawasan intensif dari pemerintah pusat memberikan dampak signifikan. 

Pada tahun anggaran 2025, penyaluran Dana Otsus di seluruh wilayah Papua berhasil mencapai realisasi maksimal sebesar 100 persen, sebuah capaian yang belum pernah terwujud pada tahun-tahun sebelumnya.

“Dengan pengawasan yang ketat, pada 2025 seluruh Dana Otsus dapat direalisasikan 100 persen. Ini merupakan pencapaian yang sebelumnya belum pernah terjadi,” ujar Ribka dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Terkait RAP Dana Otsus Tahun 2026, Ribka memaparkan bahwa dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Tanah Papua, hingga pertengahan Januari 2026 terdapat 29 pemerintah daerah yang telah merampungkan RAP secara final. 

Sementara itu, 19 pemerintah daerah lainnya masih dalam proses penyempurnaan.

Untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan program pembangunan, Ribka menegaskan perlunya percepatan penetapan RAP. Kemendagri, kata dia, akan memberikan pendampingan langsung kepada daerah-daerah yang belum menyelesaikan RAP Dana Otsus Tahun 2026.

“Kami akan turun langsung ke pemerintah daerah yang RAP Otsus Tahun 2026-nya belum rampung bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah, guna melakukan pendampingan, mengidentifikasi kendala, serta mempercepat penyempurnaan dan penetapan RAP final sesuai ketentuan,” jelas Ribka.

Komitmen penguatan tata kelola Dana Otsus ini turut mendapat dukungan dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP).

Baca juga: Anggota KEPP Papua Minta kepada Wapres Gibran Naikkan Dana Otsus 6 Persen

Ketua KEPP Otsus Papua Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA menekankan pentingnya keselarasan arah kebijakan pembangunan Papua agar dampaknya terhadap pembangunan nasional dapat terukur dan berkelanjutan.

“Kami bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki kesepahaman untuk menyatukan perspektif dalam menilai kontribusi Papua terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta upaya mengurangi ketimpangan antara kawasan timur dan barat,” kata Velix.

Ia berharap kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga pembangunan di Papua dapat berjalan konsisten, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Arahan Prabowo

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Yanni, menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto kepada kepala daerah se-Papua memperjelas posisi komite dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Hal itu disampaikan Yanni usai mengikuti pengarahan Presiden Prabowo yang dihadiri seluruh gubernur dari enam provinsi di Papua, 42 bupati dan wali kota, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menurut Yanni, dalam pertemuan tersebut Presiden secara langsung menjelaskan alasan pembentukan komite, yakni untuk membantu gubernur dan bupati agar pelaksanaan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

"Bapak Presiden menegaskan bahwa komite ini dibentuk untuk membantu dan memperkuat kerja para gubernur dan bupati dalam mempercepat pembangunan Papua," ujar Yanni kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Yanni menuturkan, Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Para kepala daerah diminta menjalin koordinasi yang erat dengan Komite Eksekutif Otsus Papua, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta kementerian dan lembaga terkait

Baca juga:  Rosan Lapor Prabowo, Indonesia Resmi Miliki Tanah Pertama di Makkah Untuk Kampung Haji

"Presiden meminta agar para kepala daerah secara terbuka menyampaikan apa yang menjadi kesulitan utama dan prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Dari situ akan dicocokkan dengan kemampuan dan program yang bisa dijalankan pemerintah pusat saat ini," kata Yanni.

Dalam pengarahan yang juga dihadiri sejumlah menteri tersebut, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di Papua. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan dan menjangkau sejumlah wilayah di Papua, meskipun masih perlu terus ditingkatkan, terutama di daerah terpencil.

Selain itu, Presiden menegaskan bahwa program sekolah rakyat harus dapat dinikmati oleh seluruh daerah di Papua. Pembangunan dan renovasi sekolah umum serta peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi perhatian utama pemerintah.

Di sektor infrastruktur, Presiden kembali menekankan pentingnya menuntaskan pembangunan Jalan Trans Papua. Menurut Yanni, Presiden memandang konektivitas antar daerah sebagai kunci pembuka isolasi wilayah dan penurunan biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat.

"Presiden juga menekankan ketahanan pangan sebagai prioritas, dengan mendorong setiap kabupaten di Papua mencapai swasembada sesuai potensi lokalnya," ujar Yanni.

Penekanan untuk Kepala Daerah

Lebih jauh, Yanni mengungkapkan bahwa Presiden memberikan penekanan khusus terkait tata kelola pemerintahan daerah. Para bupati dan gubernur diingatkan agar menggunakan dana Otsus secara bertanggung jawab dan lebih banyak hadir di tengah masyarakat.

"Presiden mengingatkan agar kepala daerah tidak terlalu sering melakukan perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan dana Otsus. Rakyat sekarang sudah kritis dan memiliki akses informasi melalui gadget. Kepala daerah diminta lebih banyak berada di daerah dan bertanggung jawab langsung kepada rakyatnya," tutur Yanni.

Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan, termasuk memastikan kepala daerah tidak terlalu lama berada di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Presiden turut menyoroti potensi pariwisata Papua, khususnya Raja Ampat yang telah dikenal luas di tingkat global. Menurut Yanni, Presiden mengingatkan agar pengembangan pariwisata dilakukan tidak dengan merusak lingkungan.

"Raja Ampat itu wajah Papua di mata dunia. Presiden mengingatkan agar kekayaan alam ini dijaga dan tidak dikorbankan demi kepentingan jangka pendek," kata Yanni.

Yanni menjelaskan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua memiliki mandat untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pusat dan daerah, melakukan pengawasan pelaksanaan program, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan secara berkala.

"Tadi Mendagri menjelaskan di hadapan presiden bahwa komite melaporkan tiga bulan sekali kepada presiden terkait capaian sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan kendala yang dihadapi," tegasnya.

Pembangunan SDM

Sebagai anggota komite yang membidangi Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Manusia dan Pendidikan, Yanni menaruh perhatian khusus pada arahan Presiden terkait penguatan kualitas sumber daya manusia Papua.

"Bagi kami, arahan Presiden sangat jelas bahwa pembangunan Papua harus bertumpu pada dimensi manusia sebagai prioritas utama," ujar Yanni.

Menurut dia, peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses sekolah hingga ke wilayah terpencil, serta penguatan peran sekolah rakyat merupakan instrumen penting untuk mencerdaskan anak bangsa di Papua.

Yanni menegaskan bahwa kualitas guru, sarana belajar, dan kesinambungan kebijakan pendidikan harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik.

"Kalau jalan sudah terbuka, pangan tersedia, tetapi manusianya tidak kita siapkan, maka hasil pembangunan tidak akan maksimal," katanya.

Selanjutnya Yanni berharap, setelah arahan langsung Presiden Prabowo tersebut, koordinasi antara Komite Eksekutif Otsus Papua dan para kepala daerah dapat berjalan lebih efektif dan terbuka. Menurut dia, kejelasan peran dan prioritas akan mempercepat pengambilan keputusan serta pelaksanaan program di lapangan.

Ia menegaskan, Komite Eksekutif Otsus Papua siap mengawal penuh arahan Presiden agar percepatan pembangunan berjalan terukur dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Arahan Presiden sudah sangat jelas. Tugas kami sekarang adalah memastikan seluruh kebijakan itu diterjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan," kata Yanni. (*)