Strategi Sejumlah Pemda usai Penon-aktifan BPJS Kesehatan PBI JK

Ringkasan Berita:

• Banyak warga terdampak penonaktifan BPJS Kesehatan PBI akibat perpindahan data dari DTKS ke DTSEN, sehingga kesulitan mengakses layanan kesehatan.
• Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan masalah ini berskala nasional dan meminta fasilitas kesehatan tetap melayani warga meski BPJS PBI nonaktif.
• Pemprov Sulsel menyiapkan anggaran sekitar Rp76 miliar untuk membantu pembayaran iuran BPJS PBI bagi lebih dari 3 juta penduduk.

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) per 1 Februari 2026.

Alhasil, banyak masyarakat yang terimbas dari kebijakan tersebut.

Mereka mengeluh tak bisa berobat setelah BPJS PBI miliknya dinonaktifkan karena perubahan data atau pengalihan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah pemerintah daerah (pemda) menyiapkan strategi agar masyarakat terkhusus yang berasal dari kategori PBI tetap dapat menggunakan layanan kesehatan.

Salah satunya pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang saat ini sedang mengupayakan solusi terkait banyaknya warga yang tak bisa berobat karena BPJS nonaktif.

"Kita akan mengupayakan mitigasi untuk solusi terkait masalah aplikasi yang merata di seluruh Indonesia," ujar Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Di tengah upaya mitigasi perpindahan tersebut, ia juga meminta kepada suluruh fasilitas kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan bagi warga, terutama pada masyarakat yang sebelumnya terdaftar BPJS PBI lalu dinonaktifkan.

Menurutnya, persoalan ini dirasakan secara nasional dan hanya menunggu waktu saja untuk segera pulih.

"Ini kan permasalahan perubahan aplikasi, kalau masalah aplikasi itu kan menunggu waktu saja dan insyaAllah kita instruksikan kepada dinas kesehatan dan rumah sakit untuk tetap memberikan pelayanan," ujar Andi, dikutip dari Kompas.com.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Evi Mustikawati Arifin menuturkan, Pemprov Sulsel telah menyiapkan alokasi hingga Rp76 miliar untuk seluruh penduduk Sulsel terkait dengan iuran BPJS PBI.

"Melalui skema pembiayaan daerah, Pemerintah Provinsi tetap mengalokasikan anggaran kontribusi untuk membantu pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi lebih dari 3 juta jiwa masyarakat Sulawesi Selatan," kata Evi.

Pemprov Jabar Bergerak

Sementara itu, di Jawa Barat, Dinas Kesehatan (Dinkes) langsung mengambil alih pembiayaan BPJS PBI bagi warga yang kurang mampu.

Baca juga: BPJS PBI Dinonaktifkan Mendadak, Adeng Hidayat Tak Bisa Cuci Darah sejak Awal Februari

Mengutip TribunJabar.id, Dinkes Jabar mengambil alih dengan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya dihentikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Jadi prinsipnya itu sesuai ketentuan yang berlaku."

"Pada prinsipnya, Pak Gubernur enggak mau ada orang yang sampai gara-gara tidak punya pembiayaan tidak di kemo."