Mahfud MD Geram: Tragedi Siswa NTT Akhiri Hidup Tamparan Keras bagi Negara

Ringkasan Berita:

• Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengecam tata kelola perlindungan sosial yang amburadul. 
• Kritik ini muncul setelah tragedi di NTT, seorang siswa SMP bunuh diri karena tak mampu membeli alat tulis. 
• Mahfud menyoroti bansos triliunan rupiah yang 80 persen salah sasaran, membuat rakyat miskin jadi korban. 

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluapkan kemarahannya terhadap kondisi tata kelola perlindungan sosial di Indonesia yang dinilai masih kacau dan tidak tepat sasaran.

Pernyataan keras itu disampaikan Mahfud menyusul tragedi memilukan di Nusa Tenggara Timur (NTT), ketika seorang siswa SMP nekat mengakhiri hidupnya karena sang ibu tidak memiliki uang untuk membelikan alat tulis sekolah.

“Tata kelola sistem perlindungan sosial kita gak beres,” kata Mahfud dalam wawancara di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (17/2/2026).

Mahfud menyebut kasus tersebut sebagai tamparan keras bagi negara yang seharusnya hadir melindungi rakyat kecil.

Bansos Triliunan Tapi Salah Sasaran

Mahfud mempertanyakan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) yang nilainya mencapai triliunan rupiah, namun kerap tidak tepat sasaran.

Ia bahkan mengutip pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya menyebut sekitar 80 persen bansos tidak tersalurkan kepada pihak yang berhak.

“Betapa banyak dana bantuan sosial itu, tapi 80 persen salah sasaran. Terus ngurus apa negara ini? Sampai ada anak mau beli pensil gak bisa, akhirnya bunuh diri,” ujar Mahfud dengan nada tinggi.

Menurutnya, kondisi ini mencerminkan kesemrawutan pengelolaan negara yang membuat rakyat miskin menjadi korban.

Mahfud juga menyinggung kasus lain yang tak kalah miris, yakni seorang anak yang tewas tertabrak alat berat saat berjualan tisu demi membantu keluarga karena ibunya sakit.

“Sementara kita tahu bansos banyak mengalir ke orang yang tidak berhak, bahkan ke pejabat. Kesemrawutan pengelolaan ini kasihan rakyat yang jadi korban,” tambahnya.

Respons terhadap Surat Terbuka BEM UI

Mahfud turut menanggapi surat terbuka Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kepada UNICEF yang menyoroti masalah gizi buruk dan kemiskinan di NTT.

Ia menilai langkah mahasiswa tersebut sebagai bentuk keresahan moral yang wajar dan patut didengar pemerintah.

“Secara simbolik, Ketua BEM itu sudah meneriakkan sesuatu yang benar. Jangan dilawan dengan buzzer atau counter viral yang direkayasa. Pemerintah harus evaluasi,” tegas Mahfud.

Ia juga meminta pemerintah tidak paranoid terhadap kritik mahasiswa, termasuk isu intimidasi terhadap aktivis kampus.

“Pemerintah harus merespons dengan baik, jangan malah dicari-cari kesalahannya,” imbuhnya.

Menteri Saling Sindir di Ruang Publik