Mendagri: Pemerintahan Sumbar Sudah Normal, Sejumlah Daerah di Sumut dan Aceh Masih Perlu Atensi

Ringkasan Berita:

• Mendagri menyatakan sebagian besar wilayah Sumatra terdampak bencana sudah kembali normal, dengan pemerintahan dan layanan dasar mulai pulih.
• Di Sumbar mayoritas sektor telah beroperasi, namun pendidikan di Kabupaten Agam, sejumlah jalan dan jembatan di Padang Pariaman, serta beberapa daerah di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih memerlukan perhatian.
• Di Aceh, 10 daerah dinyatakan normal, tetapi beberapa kabupaten seperti Bireuen, Aceh Tengah, dan Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, memaparkan perkembangan terbaru indikator pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. 

Dia mengungkapkan, secara umum roda pemerintahan dan layanan dasar di sebagian besar daerah sudah kembali berjalan, meski masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang memerlukan perhatian khusus.

Hal itu disampaikannya dalam rapat evaluasi penanganan pascabencana Sumatera, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

“Ini adalah data variabel pemulihan. Kami membuat indikator pemulihan, yang pertama adalah pemerintahannya, apakah pemerintahan provinsi berjalan lancar, kabupaten/kota berjalan lancar atau tidak, sampai kecamatan, desa, kelurahan,” ungkap Tito.

Tito menjelaskan, data tersebut diperoleh melalui pengecekan langsung bersama para kepala daerah melalui rapat virtual serta laporan tim di lapangan.

Sumatera Barat Mayoritas Normal

Di wilayah Sumatera Barat, Tito memastikan pemerintahan dan pelayanan publik sudah berjalan normal.

“Dari hasil pengecekan kami dengan langsung para kepala daerah melalui zoom meeting dan tentunya tim di lapangan, untuk Sumatera Barat pemerintahan semuanya lancar. Pelayanan publik kesehatan baik rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta di tiap-tiap kabupaten yang berdampak, puskesmas dan klinik alhamdulillah semuanya sudah beroperasional,” ujarnya.

Namun, ia mencatat masih ada sektor yang perlu perhatian, khususnya sarana pendidikan di Kabupaten Agam.

“Kemudian untuk sarana pendidikan kami mencatat ada daerah yang memerlukan atensi yaitu Kabupaten Agam, khususnya TK, SD, SMA/SMK, madrasah dan pondok pesantren,” ucapnya.

Dari sisi infrastruktur, jalan nasional dan provinsi sudah dapat dilalui, tetapi beberapa jalan kabupaten/kota dan jembatan di Padang Pariaman serta Kabupaten Agam masih perlu penanganan.

Baca juga: Bantuan Stimulan Rumah Rusak Disalurkan Serentak di 24 Daerah Terdampak Banjir Aceh

“Akses darat ini sangat penting sekali karena ini untuk mobilitas orang dan logistik. Jalan nasional semuanya sudah hijau artinya sudah bisa dilalui, jalan provinsi juga sudah bagus bisa dilalui. Tapi ada jalan kabupaten/kota khususnya di Padang Pariaman dan beberapa jembatan di Padang Pariaman dan Kabupaten Agam yang masih memerlukan atensi,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut masih ada masjid yang rusak di Padang Pariaman. Untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti BBM, listrik, dan gas elpiji, kondisinya dinyatakan aman.

“SPBU semuanya lancar di Sumatera Barat, listrik semuanya lancar hidup. PDAM ada dua daerah di Tanah Datar dan Padang Pariaman yang memerlukan perbaikan karena jaringannya rusak,” katanya.

Tapanuli Tengah dan Utara Perlu Perhatian

Tito juga menyoroti kondisi di Tapanuli Tengah yang kembali terdampak banjir.

“Mulai ada kantor kecamatan yang rusak, kemudian ada puskesmas yang belum beroperasi penuh, kemudian ada fasilitas pendidikan khususnya SD. Akses darat karena kemarin banjir lagi itu mulai jalan provinsi, kabupaten/kota, desa dan juga jembatan yang terdampak kembali,” katanya.

Gangguan juga terjadi pada listrik dan jaringan PDAM di sejumlah desa, serta jaringan internet akibat pemadaman listrik.

“Di Tapanuli Tengah juga listrik ada beberapa desa yang terdampak, PDAM juga jaringannya ada yang rusak. Jaringan internet terganggu karena listrik padam, tapi gas elpiji dan SPBU alhamdulillah lancar. Sungai di Tapanuli Tengah kemarin jebol lagi dan masih banyak sedimen dan perlu dibangun sabodam,” kata Tito.

Baca juga: Penampakan Hunian Sementara di Kecamatan Ketol Aceh Tengah untuk Penyintas Banjir Sumatera

Sementara di Tapanuli Utara, sejumlah fasilitas pendidikan seperti PAUD, SD, dan SMP masih terdampak meskipun sudah beroperasi. Beberapa jalan kabupaten/kota dan jembatan juga perlu perbaikan.

Ia menambahkan, untuk 15 kabupaten/kota lainnya, secara umum kondisi sudah kembali normal dan beroperasional.

“Dari segi pemerintahan, fasilitas kesehatan, sarana prasarana pendidikan, akses darat, ekonomi, pasar, restoran, rumah ibadah, SPBU, listrik, PDAM, internet, gas elpiji dan lain-lain, untuk 15 kabupaten/kota tidak masalah lagi artinya bisa beroperasional,” tegasnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga menekankan ada tiga wilayah sungai yang perlu perhatian karena sedimentasi dan tumpukan kayu, yakni di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan.

Aceh: Mayoritas Hijau, Tujuh Daerah Perlu Atensi

Di Provinsi Aceh, Tito menyebut sebagian besar daerah sudah masuk kategori normal.

“Untuk Aceh, sudah normal 10, sebagaimana dalam data yang berwarna hijau artinya normal. Tapi yang ada kuningnya perlu catatan, mendekati normal satu kabupaten/kota yaitu Bener Meriah. Bener Meriah ini ada problema yaitu jalan kabupaten/kota dan jalan desanya bermasalah,” ujarnya.

Terdapat tujuh kabupaten/kota yang memerlukan atensi khusus, di antaranya Bireuen, Nagan Raya, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.

Di Bireuen, masalah utama terdapat pada sarana pendidikan, jembatan, masjid, PDAM, serta sungai.

“Di Kabupaten Bireuen ini sarana pendidikannya hampir semuanya terdampak, akses jalan darat kabupaten/kota, nasional oke, provinsi oke, dan jembatan di Bireuen. Kemudian rumah ibadah masjid serta PDAM dan juga sungai,” kata Tito.

Tito menyebut, di Nagan Raya hanya menghadapi persoalan sungai. Sementara di Aceh Timur, banyak fasilitas pendidikan mulai dari SD hingga madrasah dan SMA terdampak.

Di Aceh Tengah, terdapat kantor desa yang rusak, klinik yang belum beroperasi penuh, jembatan yang perlu diperbaiki, serta fenomena tanah amblas yang sempat memutus jalan kabupaten.

“Di Aceh Tengah ada satu fenomena adanya tanah yang amblas di sana yang terus melebar kemarin memutus jalan kabupaten,” katanya.

Aceh Utara masih menghadapi persoalan pemerintahan desa, fasilitas pendidikan, serta jembatan yang terputus meski sudah difungsikan dengan jembatan darurat.

Sementara di Gayo Lues, masalah utama ada pada jalan desa. Untuk Aceh Tamiang, Tito menyebut pemerintahan sempat lumpuh akibat lumpur yang merendam puluhan kantor.

“Aceh Tamiang kemarin pemerintahannya betul-betul lumpuh karena lumpur di 47 kantornya dan sekarang sudah bersih dan sudah melakukan operasional meskipun belum sepenuhnya. Ini satu-satunya pemerintahan kabupaten yang belum beroperasional secara penuh,” tandasnya.