Mendagri Tito Prediksi Pemulihan Aceh Butuh 3 Tahun: Jembatan hingga Rumah Rusak Berat

Ringkasan Berita:

• Mendagri Tito Karnavian memprediksi proses pemulihan total infrastruktur di Provinsi Aceh pascabencana banjir dan longsor membutuhkan waktu sedikitnya tiga tahun.
• Estimasi ini didasarkan pada masifnya kerusakan fasilitas publik dan hunian warga yang memerlukan penanganan permanen.
• Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memprediksi proses pemulihan total infrastruktur di Provinsi Aceh pascabencana banjir dan longsor membutuhkan waktu sedikitnya tiga tahun.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). 

Estimasi ini didasarkan pada masifnya kerusakan fasilitas publik dan hunian warga yang memerlukan penanganan permanen.

"Tapi jujur bahwa apa untuk melakukan pemulihan ini paling cepat menurut saya adalah tiga tahun," tegas Tito saat memaparkan laporan situasi terkini di Aceh.

Mendagri menjelaskan bahwa durasi panjang tersebut diperlukan karena skala perbaikan infrastruktur yang tidak bisa dilakukan secara instan. Banyak jalan dan jembatan yang saat ini hanya bersifat fungsional sementara.

"Karena jumlah jembatan yang harus dipermanenkan, jalan-jalan yang harus dipermanenkan yang sementara, kemudian juga fasilitas pendidikan jumlahnya lebih dari 4.000 yang terdampak," jelas mantan Kapolri tersebut.

Baca juga: Pemulihan Pascabencana Aceh, Safrizal ZA: Data Progres Selalu Bergerak Mengikuti Dinamika Lapangan

Kondisi di lapangan semakin menantang akibat cuaca ekstrem yang memicu bencana susulan. 

Tito mengungkapkan, wilayah yang telah dibersihkan seperti di Pidie Jaya dan Tapanuli Tengah kembali diterjang banjir dan lumpur setinggi 80 cm.

Selain fasilitas publik, beban pemulihan juga mencakup sektor hunian masyarakat. 

Tercatat puluhan ribu rumah warga mengalami kerusakan kategori berat hingga hilang tersapu bencana.

"Belum lagi bicara untuk masalah perumahan bagi masyarakat yang hilang atau rusak berat itu hampir 36.000," ungkap Tito.

Sektor lingkungan juga memerlukan perhatian besar, terutama normalisasi sungai untuk mencegah banjir berulang di masa depan. 

Ada puluhan sungai dengan bentang yang panjang yang masuk dalam daftar pengerjaan.

"Kemudian juga sungai, normalisasi sungai itu lebih kurang 79 sungai yang harus dikerok dan itu panjang. Selain lebar juga panjang, ada yang sampai 30-an kilometer. Itu takes time," tambahnya.

Saat ini, sinergi antara TNI, Polri, Kementerian PU, dan BNPB masih terus dilakukan untuk melakukan normalisasi awal agar aktivitas masyarakat bisa berjalan kembali secara fungsional.

Melihat beratnya beban pemulihan tersebut, Tito menyarankan agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh diperpanjang guna menjaga kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan jangka panjang pascabencana.