Sosok Ida Hamidah, Kepala Samsat Soekarno-Hatta Dinonaktifkan Dedi Mulyadi, Hartanya Rp5,4 M

Ringkasan Berita:

• Dedi Mulyadi menonaktifkan N. Ida Hamidah karena kantor Samsat masih mensyaratkan KTP pemilik pertama meski aturan itu sudah dihapus.
• Penonaktifan dilakukan setelah keluhan warga, disertai investigasi seluruh Samsat di Jawa Barat dan penunjukan pelaksana tugas baru untuk memperbaiki pelayanan.
• Ida Hamidah adalah pejabat berpengalaman di bidang pendapatan daerah dengan karier panjang di Jawa Barat dan memiliki kekayaan sekitar Rp5,46 miliar menurut LHKPN 2025.

TRIBUNNEWS.COM - Nama N. Ida Hamidah, Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung, Jawa Barat, sedang menjadi sorotan publik.

Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan lembaga terpadu untuk registrasi kendaraan, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pengesahan STNK tahunan. 

Samsat menyatukan Polri, Dispenda/Bapenda, dan Jasa Raharja untuk memudahkan pengurusan BPKB, STNK, dan TNKB.

Ida Hamidah dinonaktifkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi gara-gara pajak kendaraan bermotor.

Semua bermula saat ada seorang warga mengalami kesulitan saat hendak membayar pajak kendaraannya.

Pihak petugas Samsat Soekarno-Hatta mensyaratkan pembayar pajak harus membawa KTP pemilik pertama kendaraan.

Padahal sebelumnya Dedi Mulyadi sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait hal ini.

Politikus Partai Gerindra menghapus syarat KTP pemilik kendaraan pertama sebagai syarat membayar pajak.

Mendengar keluh kesah warganya, Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas.

"Kami sudah berlakukan tindakan tegas untuk Kepala Samsat tersebut berupa sanksi nonaktif."

"Hari ini, seluruh kantor Samsat se-Jawa Barat akan menerima investigasi dari tim gabungan. Hatur Nuhun," tulis Dedi Mulyadi, dikutip dari akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71.

Tidak sampai di situ, Dedi Mulyadi langsung meninjau Samsat Soekarno-Hatta Bandung.

Ia ingin memastikan pelayanan pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan SE yang dibuatnya.

"Samsat Soekarno - Hatta punya Plt baru. Tentu kita tunggu kinerja baru yang memuaskan dan tidak boleh lagi ada keluhan pelayanan di Samsat ini dan Samsat yang lain," tegasnya.